Persis Tolak Keras Timnas U-20 Israel Datang ke Indonesia

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Ustaz Jeje Zaenudin, menolak kedatangan Timnas U-20 Israel untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

“Apa arti menolak penjajahan di atas bumi dan tidak membuka hubungan diplomatik, jika dengan alasan olahraga dibolehkan, lalu bagaimana jika kemudian dengan alasan bisnis dan perdagangan, atau pendidikan dan lain sebagainya?" kata Ustadz Jeje melalui keterangan pers yang diterima Langit7.id, Kamis (16/3/2023).

Menurut Ustaz Jeje, langkah PSSI menerima dan menjamin kehadiran Timnas Israel akan menimbulkan pandangan masyarakat menjadi terbelah. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia mengetahui Israel sampai saat ini sebagai penjajah bangsa Palestina.

Baca Juga: Muhammadiyah Tegas Tolak Kedatangan Timnas U-20 Israel ke Indonesia

Konstitusi Indonesia dengan tegas tidak mengakui penjajahan. Hal itu yang menyebabkan sampai saat ini Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jika timnas Israel dipaksakan hadir di Indonesia, masyarakat menilai sebagai pelecehan atau bahkan pelanggaran sengaja terhadap Mukadimah UUD 45.

"Sedangkan pada faktanya tindakan kekejaman dan kebrutalan tentara Zionis Israel kepada bangsa Palestina masih terus berlangsung," tutur Ustaz Jeje.

Dia mengungkapkan, kehadiran timnas sepakbola Israel di Indonesia pada laga piala dunia U-20 2023 sangat berisiko. Paling ringan akan memantik polemik pro-kontra di tengah masyarakat.

Baca Juga: MUI Ingatkan Kedatangan Timnas Israel Hanya Bikin Gaduh

"Lebih jauhnya membuka peluang dan alasan bagi munculnya kemarahan yang berlebihan dari kalangan masyarakat yang kecewa yang bisa saja diprovokasi menjadi tindakan anarkis," kata Ustaz Jeje.

Ketua MUI Bidang Seni, Budaya, dan Peradaban Islam ini mengingatkan semua pihak harus menyadari bahwa tensi politik pada 2023 sudah mulai menghangat, seiring sudah dekatnya pemilu 2024. Maka, isu apapun akan sangat mungkin digiring kepada sentimen dan kepentingan politis. Apalagi, isu yang berhubungan dengan Israel yang sangat sensitif.

"Dalam situasi seperti ini, maka persatuan masyarakat dan integrasi nasional sepatutnya menjadi prioritas pemerintah dengan cara menghindari sikap atau kebijakan yang dapat membelah masyarakat," ujarnya.