BRI Siap Hadapi Kebijakan Restrukturisasi Kredit Pasca-Covid

LANGIT7.ID-, Jakarta- - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menyatakan kesiapannya menghadapi berbagai skenario terkait kebijakan restrukturisasi kredit pasca-Covid. Meski program relaksasi kredit telah berakhir pada Maret 2024, BRI tetap waspada terhadap kemungkinan perpanjangan kebijakan tersebut, terutama mengingat masih tingginya tingkat kredit bermasalah (NPL) di sektor mikro.

Sunarso, Direktur Utama BRI, mengungkapkan bahwa bank telah melakukan persiapan jauh sebelum berakhirnya masa relaksasi kredit. "BRI sudah sangat menyiapkan diri seandainya nanti itu tidak diperpanjang. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita menyiapkan segala macam bantalan yang kita sebut cadangan, terutama mengalokasikan biaya untuk pencadangan," ujarnya dalam webinar, Kamis (25/7/2024).

Baca Juga: BRI Cetak Laba Bersih Rp29,9 Triliun di Tengah Tantangan Ekonomi

Meskipun demikian, BRI tetap membuka diri terhadap kemungkinan perpanjangan kebijakan relaksasi kredit oleh pemerintah. Sunarso menegaskan bahwa BRI akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. "BRI pada prinsipnya, sepanjang sesuai ketentuan, dalam artian aktif, aturannya yang dalam hal ini, kita tunduk pada aturan OJK, karena itu domennya OJK. Kalau itu diakhiri, ya kita ikuti. Diakhiri. Kalau itu diperpanjang, sepanjang itu jelas ada aturannya, kita ikuti," jelasnya.

Terlepas dari keputusan pemerintah mengenai perpanjangan kebijakan restrukturisasi, BRI telah menyiapkan strategi untuk mengatasi potensi pemburukan kualitas kredit, khususnya di segmen UMKM. Bank akan fokus pada dua pendekatan utama, pertama Pencadangan, dimana BRI telah mengalokasikan dana cadangan yang memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Kemudian restrukturisasi komersial, dimana Bank akan melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan manajemen risiko yang berlaku, tanpa mengandalkan kelonggaran aturan khusus.

Sunarso menekankan pentingnya kesiapan BRI dalam menghadapi berbagai skenario. Jika tidak ada perpanjangan kebijakan restrukturisasi, bank akan tetap fokus mengatasi kredit bermasalah melalui pencadangan dan restrukturisasi komersial. Dalam kasus terburuk, BRI siap melakukan penghapusan kredit dengan memastikan kecukupan cadangan yang telah disiapkan.

Langkah-langkah yang diambil BRI ini mencerminkan upaya bank untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan nasabah di tengah ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan persiapan yang matang, BRI optimis dapat mengelola risiko kredit dan mendukung pemulihan sektor UMKM yang terdampak Covid-19.

Meski tantangan masih ada, terutama di sektor mikro, BRI tetap berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang prudent dan pengelolaan risiko yang efektif. Kesiapan bank dalam menghadapi berbagai skenario kebijakan restrukturisasi kredit menunjukkan kemampuan adaptasi BRI terhadap perubahan kondisi ekonomi dan regulasi.

Sebelumnya, dikatakan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit akibat pandemi Covid-19 berpotensi diperpanjang, namun kali ini dengan fokus khusus pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengumuman ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah One Map Policy Summit pada Jumat (12/7/2024).

Prioritas pemerintah kini beralih ke kelompok menengah ke bawah, yang dianggap lebih membutuhkan bantuan finansial. "Kami sedang mengkaji perpanjangan restrukturisasi kredit, terutama untuk KUR," ujar Airlangga, menjelaskan pergeseran fokus dari kelas menengah ke golongan yang lebih membutuhkan.

Sektor perbankan dinilai cukup tangguh menghadapi kemungkinan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit secara umum. Namun, pemerintah tetap waspada terhadap potensi risiko, terutama di sektor UMKM yang banyak memanfaatkan KUR.

Airlangga menyoroti peran sektor asuransi sebagai indikator penting. "Permintaan peningkatan cadangan dari pihak asuransi menjadi sinyal yang kami perhatikan," tambahnya. Hal ini menunjukkan adanya antisipasi terhadap peningkatan risiko kredit di masa mendatang.

Meski demikian, keputusan final mengenai perpanjangan restrukturisasi KUR belum diambil. Pemerintah masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif mendukung pemulihan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM.