Pemerintah Dorong Bantuan Pembiayaan untuk UMKM dan Sektor Informal

LANGIT7.ID, Jakarta - Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pilar penting yang menjadi roda penggerak perekonomian Indonesia mendapatkan perhatian pemerintah dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Jumlah UMKM yang mencapai 99,9 persen dari total pelaku usaha, mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM juga berkontribusi hingga sebesar 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengapresiasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan yang turut membantu menyelamatkan UMKM dan sektor informal di masa pandemi. Terlebih, yang menjadi permasalahan utama bagi pemulihan UMKM dan sektor informal saat ini adalah akses pembiayaan.

“Keberhasilan program ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh OJK dan perbankan. Saya sangat mengapresiasi OJK dan perbankan atas dukungannya dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk UMKM dan sektor informal,” ujar Airlangga, di webinar OJK Dorong Perbankan Selamatkan UMKM dan Sektor Informal, minggu kedua September.

Baca juga: Airlangga: Dukungan OJK dan Perbankan ke UMKM Bisa Percepatan Ekonomi Nasional

Seperti diketahui, hingga akhir semester II tahun 2021, program penempatan dana telah berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp406,64 triliun melalui bank himbara, bank syariah, dan BPD. Selain itu, total outstanding restrukturisasi kredit mencapai Rp777,31 triliun.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, porsi kredit UMKM telah disiapkan sebesar 20 persen.

“Akses pembiayaan yang masih terbatas ini perlu segera diatasi sehingga dapat membantu UMKM dan sektor informal untuk bertahan selama pandemi. Pemerintah menargetkan kewajiban kredit UMKM di perbankan minimal sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut dia, diperlukan tambahan kredit UMKM sebesar Rp980 triliun dengan posisi kredit UMKM tahun 2024 mencapai Rp2.000 triliun. Penyelamatan UMKM dan sektor informal akan memberikan dukungan besar terhadap pemulihan ekonomi.

Selain itu, dukungan ini juga diyakini akan membantu Indonesia untuk rebound. Sehingga target pertumbuhan di kisaran 3,7 - 4,5 persen dapat tercapai di tahun ini.

Baca juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Daerah Minta Peningkatan Kualitas SDM Pendamping

Pemerintah juga telah memberikan relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit plafon. Hingga awal Agustus 2021, penundaan angsuran pokok telah diberikan kepada 1,76 juta debitur dengan baki debet Rp70,53 triliun dan perpanjangan waktu telah diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,51 triliun.

Selain itu, penguatan basis pelaku usaha Mikro dan Kecil juga akan dilakukan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Airlangga berharap seluruh perbankan bisa terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam mendukung penyelamatan UMKM dan sektor informal.

“Koordinasi dan sinergi yang baik akan meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan sektor informal sehingga dapat menjaga keberlangsungan usahanya dan menggerakkan roda perekonomian lebih cepat lagi,” imbuhnya.