Strategi Menko Pemberdayaan Wujudkan Masyarakat Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem pada 2026

LANGIT7-Jakarta,- - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menargetkan akhir 2026 sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Berbagai strategi telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari integrasi data hingga program-program pemberdayaan.

“Tren kemiskinan ekstrem selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pemerintah menargetkan akhir Desember 2026 sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di negeri ini,” kata Cak Imin, sapaan Abdul Muhaimin Iskandar, Kamis (13/2/2025).

Langkah pertama yang dilakukan yakni membenahi data kemiskinan. Kemenko PM menjadi pelopor percepatan integrasi data kemiskinan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Seluruh program pemerintah nantinya akan mengacu pada data tersebut.

“Melalui DTSEN, program pemerintah akan tepat sasaran dan pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih cepat,” tegasnya.

Baca juga:Menko Pemberdayaan Masyarakat Pastikan Tak Ada Pemotongan Anggaran untuk Bansos

Ketua Umum DPP PKB itu menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara serius. Saat ini angka kemiskinan sebanyak 8,57 persen. Di akhir periode 2029 nanti bisa ditekan menjadi 4,5-5 persen.

Ada beberapa strategi yang sedang dirancang oleh Kemenko PM. Pertama, skema graduasi kemiskinan. Pemerintah memetakan masyarakat miskin ke dalam empat klaster, yakni miskin eksrem, miskin, rentan miskin dan siap graduasi.

Bagi kelompok miskin ekstrem, pemerintah akan melakukan pemberian bantuan sosial (bansos) lengkap dan pendampingan kelompok untuk pembentukan pola piker. Untuk yang miskin dan rentan miskin, nantinya akan mendapatkan bansos terbatas dan pendampingan usaha.

“Bagi yang sudah siap graduasi akan dikelompokkan dalam peer support group untuk mentoring bisnis jangka panjang,” jelas Cak Imin.

Kedua, strategi pemberdayaan melalui pengembangan masyarakat. Ketiga, strategi pemberdayaan melalui optimalisasi pembiayaan usaha. Keempat, strategi pemberdayaan melalui ekosistem program makan bergizi gratis (MBG). Kelima, strategi pemberdayaan melalui sekolah rakyat.

“Kebijakan pemberdayaan masyarakat memerlukan intervensi yang berkesinambungan sejak di fase miskin ekstrem hingga berdaya,” tambah Cak Imin.

“Agar kebijakan pemberdayaan masyarakat efektif, perlu memperhatikan lokus intervensi (daerah prioritas penanganan kemiskinan) dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor publik, korporasi, dan perguruan tinggi,” pungkasnya.