SKK Migas Kasih Karpet Merah Produk Impor, Ekonom: Ini Pelanggaran Berat Dan Melemahkan Industri Besi dan Baja Dalam Negeri

LANGIT7.ID-Jakarta; Dalam situasi global yang tidak menentu masing-masing negara berusaha keras melakukan proteksi terhadap Industri dalam negerinya. Termasuk kebijakan Tarif Trump adalah bentuk bagaimana Amerika merespons terhadap situasi global yang tujuannya untuk melindungi produk produk dalam negerinya.

Dalam situasi emergensi ini, para ekonom Indonesia mengharapkan pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan langkah konkret dalam proteksi terhadap industri terdampak. Antisipasi kebijakan fiskal dan industri ini perlu dilakukan tujuannya, bukan saja melindungi industri dalam negeri, namun juga bersiap merespon adanya perang harga dari peralihan pasar dan distribusi barang.

Dalam sektor migas Indonesia justru terjadi kejanggalan. SKK Migas yang seharusnya menjadi pelaksana perundang-undangan dan peraturan pemerintah, malah memberi karpet merah kepada kepentingan asing.

Muhammad Nalar A Khair selaku Ekonom Lembaga Riset Sigmaphi, menilai bahwa SKK Migas dinilai tidak berpihak pada industri pipa nasional. Dikarenakan tender pengadaan dari proyek Eni North Ganal Ltd Eni & Rapak Deepwater Ltd. ,diduga tidak tunduk pada perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

"Disaat seluruh dunia melakukan proteksi terhadap industri nasional, kok SKK Migas malah memberi karpet merah untuk industri asing. Apalagi dalam kontrak tender yang dibuat PT. ENI jelas melanggar UU dengan tidak mensyaratkan produk TKDN yang sdh melebihi >40%," ujar Nalar dengan nada tegas.

Sebagaimana juga menjadi kekhawatiran Asosiasi pabrikan besi dan baja dalam negeri, Hal senada disampaikan oleh petinggi The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Ismail Mandry. Ia menyerukan bahwa pemerintah harus mengantisipasi pasar Indonesia yang akan dibanjiri besi dan baja produk impor dari Cina. Hal ini sebagai dampak dari peralihan distribusi barang dari AS akibat Tarrif Trump.



Muhammad Nalar A Khair meminta agar pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Karena, jelas sekali dalam tender yang dibuat oleh ENI yg merupakan perusahaan migas asal italia ini dianggap telah melanggar Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Jasa dan Pemerintah dan PP 29 Thn 2018 ttg pemberdayaan Industri.

Jika hal ini terus dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi keberadaan industri nasional. "Ini bisa menjadi awal untuk menunjukan keseriusan pemerintah Indonesia terhadap proteksi ekonomi nasional," tandasnya.

Sigmaphi juga mengecam aksi pengadaan tender pipa di proyek Eni North Ganal Ltd Eni & Rapak Deepwater Ltd. Pengadaan tender oleh perusahaan Migas ENI asal Italy ini melakukan tender pengadaan pipa dengan tanpa mengindahkan persyaratan Batas Minimal TKDN 40 persen dimana pabrik dalam negeri sdh dapat melakukannya. Tindakan ENI ini adalah semena mena melawan kebijakan Nasional tentang hilirisasi dimana Presiden Prabowo yang tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional ke angka 8%, salah satunya melalui program hilirisasinya.

Saat ini, seluruh dunia tengah menuju ke arah unilateralisme dengan Amerika yg menaikkan tarif utk kepentingan Nasionalnya, tetapi tindakan ENI malah mencerminkan sikap sebaliknya. Maka, ekonom muda ini meminta Presiden Prabowo untuk turun tangan membasmi praktek praktek yg melawan kebijakan Nasional.

"Presiden yg mati matian berupaya untuk ngejar target pertumbuhan 8% melalui salah satunya hilirisasi, namun di bawahnya masih saja banyak upaya untuk mengganjal nya," ujarnya.

Kalau hal seperti ini tidak dikawal dgn baik, imbuh dia, niscaya mustahil pengusaha bisa berlomba lomba utk melakukan investasi di sektor industri. "Indonesia ke depan tidak akan pernah bangkit mandiri menuju negara industri yg memiliki nilai tambah. Jika hal hal seperti ini terus ditolerir maka bukan tidak mungkin sektor sektor industri padat modal akan menuju kebangkrutan," jelasnya dengan nada cemas.

Padahal kunci daripada kemandirian ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di angka 8%, kata dia, ada pada program hilirisasi, paparnya.(*)