96 Pejabat Baru Dilantik, Kementerian Kebudayaan Langsung Bahas Program Strategis

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Kebudayaan memimpin RapatKoordinasi Nasional bersama jajaran pimpinan Unit PelaksanaTeknis (UPT), dengan didampingi oleh Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, para staf ahli dan staf khususMenteri, serta seluruh pejabat eselon I dan II di lingkunganKementerian Kebudayaan.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untukmemperkuat sinergi kelembagaan. Dalam arahannya, MenbudFadli Zon menegaskan pentingnya refleksi, konsolidasi, sertakoordinasi lintas unit kerja untuk memastikan seluruh program berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalamrangka pemajuan kebudayaan nasional.

“Momen enam bulanini menjadi titik penting untuk mengevaluasi apa yang sudahkita lakukan dan merumuskan langkah ke depan secarastrategis, terutama sebagai institusi yang masih relatif baru,” ujar Menbud Fadli Zon dalam sambutannya, dikutip Rabu (23/4/2025).

Menbud Fadli Zon menggarisbawahi tiga aspek utama yang menjadi fondasi penguatan kelembagaan Kementerian Kebudayaan: Getting the institution right, yakni memastikandesain kelembagaan yang tepat dan fungsional; Getting the intervention right, yaitu merumuskan kebijakan yang akurat dan sesuai kebutuhan masyarakat; dan Getting the power of intervention right, yakni melaksanakan kebijakan tersebutdengan efektivitas dan ketepatan eksekusi.

“Kalau salah satu dari tiga aspek ini tidak berjalan, makaseluruh sistem tidak akan maksimal. Ketepatan arah dan koordinasi sangat krusial dalam memastikan misi pemajuankebudayaan dapat terwujud,” tegas Menbud.



Dengan sisa waktu sekitar delapan bulan menuju akhir tahunanggaran 2025, Menbud mengajak seluruh jajarannya untukbekerja lebih efisien dan produktif, tanpa kehilangan semangatdalam menjalankan visi besar kementerian. “Kita tahutantangan ke depan tidak mudah. Tapi kita harus tetapberpegang pada semangat efisiensi dan efektivitas. Kita juga harus tetap kreatif dalam mencari skema pembiayaan alternatif, termasuk melalui kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership),” tambahnya.

Untuk memperkuat kerja bersama Kementerian Kebudayaan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan, Bambang Wibawarta menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaanterutama mengurus kebudayaan yang merupakan soft powerdan menjadi garda terdepan untuk mengurus kebudayaan. Dalam konteks bela negara, tugas pelestarian kebudayaandiwujudkan dalam bentuk melibatkan masyarakat lokal, mencegah kerusakan budaya akibat komersialisasi budaya, dan mengembangkan diplomasi budaya. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antar individu dan antar unit untuk dapat menjalankan tugas.

Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menekankanpentingnya penguatan ekosistem seni dan budaya melaluisinergi lintas bidang seperti sastra, film, musik, seni rupa, dan seni pertunjukan. Salah satu inisiatif utamanya adalah program manajemen talenta nasional, termasuk pelatihan melaluicoaching clinic di SMK-SMK di berbagai kota, yang menghadirkan pelaku industri kreatif seperti tokoh film nasionaluntuk membina dan menginspirasi generasi muda. Sementaraitu, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah Tjahjani Dwirini Retno Astuti, memfokuskan upaya pada diplomasi budaya untuk memperkuatcitra positif Indonesia di dunia. Melalui narasi Culture for Future, kekayaan budaya Indonesia diposisikan sebagai solusi atastantangan global. Dalam hal ini, Balai Pelestarian Kebudayaan(BPK) memegang peran penting, terutama dalam kurasi Rumah Budaya Indonesia (RBI) dan penyusunan dokumen pengusulanwarisan budaya ke UNESCO.

Untuk memperkuat akuntabilitas internal, Inspektur JenderalFryda Lucyana K. menekankan peran pengawasan sebagaimekanisme penjamin mutu dan penyelesaian masalah, termasuk penyediaan kanal pengaduan masyarakat, pencegahan korupsi, serta pengendalian gratifikasi. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan lintas unit untuk reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Di sisi lain, DirekturJenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, RestuGunawan, menyampaikan berbagai program strategis yang mencakup gerakan pangan lokal, advokasi masyarakat adatdan kepercayaan, penulisan sejarah nasional, fasilitasikekayaan intelektual, serta pelestarian cagar budaya—baik di darat maupun bawah air. Termasuk di antaranya program registrasi, pemugaran, zonasi, hingga pelestarian warisanbudaya bawah air, serta penguatan pendidikan budaya melaluiprogram “Belajar Bersama Maestro” dan “Seniman Masuk Sekolah”.

Menutup rapat koordinasi, Wakil Menteri Kebudayaan, GiringGanesha, menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan semuapihak mulai dari pemerintah hingga seniman, pemanfaatanmuseum dan cagar budaya dapat menjadi revenue center yang memiliki dampak bagi masyarakat, dan menjaga komunikasipositif, serta menjaga spirit yang sama demi pemajuankebudayaan. Rapat Koordinasi Nasional dilangsungkan setelahdilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, sebelumnya secara resmi melantik 96 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Kementerian Kebudayaan, termasuk para Kepala Balai PelestarianKebudayaan yang akan bertugas di berbagai daerah sebagaiperpanjangan tangan kementerian yang dilaksanakan di Plaza Insan Berprestasi, Komp. Kemendikbudristek, Jakarta. RapatKoordinasi Nasional segera dilakukan setelah pengangkatanagar para pejabat yang dilantik dapat segera bersinergi dalamupaya pemajuan kebudayaan dan meningkatkan kinerjaKementerian Kebudayaan.