Rapat Tertutup dengan DPR, Gus Irfan Akui Anggaran Haji 2026 Belum Final

LANGIT7.ID-Jakarta; Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk masih menghadapi tantangan transisi dari Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Situasi ini berimbas pada pembahasan anggaran untuk tahun 2026, yang hingga kini belum diputuskan secara final.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menjelaskan bahwa rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa (16/9/2025) di Senayan berlangsung secara tertutup. Agenda utamanya membicarakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun depan.

“Tadi kita bicara anggaran 2026,” kata Gus Irfan, dikutip Rabu (17/9/2025).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka detail anggaran belum dapat disebutkan karena kementerian yang dipimpinnya masih dalam tahap penyesuaian. Menurutnya, proses komunikasi mengenai peraturan presiden (perpres) yang menjadi payung hukum kelembagaan masih berjalan.

“Kebetulan tadi kita masih komunikasinya masih dengan teman-teman untuk pembentukan perpresnya, belum clear jadi kita masih pakai anggaran BP Haji. Tapi dalam waktu dekat 1-2 hari akan kita. Hari ini masih (patokan anggaran BP Haji). Mudah-mudahan besok kita bisa perubahan lagi,” jelasnya.

Hingga kini, anggaran kementerian masih mengacu pada kerangka BP Haji. Gus Irfan bahkan mengaku belum mengingat jumlah persis yang sedang diajukan.

“Saya lupa angkanya,” ucapnya.

Namun ia membenarkan bahwa terdapat sejumlah usulan anggaran haji dari Kementerian Agama yang akan disesuaikan dan dialihkan ke kementerian barunya.

“Itu termasuk usulan kita untuk digeser, yang dari (Dirjen) PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah),” ujar Gus Irfan.

Dengan demikian, proses transisi kelembagaan menjadi faktor penting yang membuat pembahasan anggaran Kementerian Haji dan Umrah masih terus berubah.