Prabowo Perintahkan Pemblokiran Babel, Tegaskan Penegakan Hukum Tambang dan Sawit Ilegal

LANGIT7.ID-Jakarta; Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor sumber daya alam, terutama tambang timah dan perkebunan sawit ilegal. Langkah tegas dilakukan dengan menutup akses keluar-masuk Pulau Bangka dan Belitung guna memantau seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Dalam konferensi Forbes Global CEO Conference 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan sebagian besar hasil tambang timah akibat praktik ilegal dan penyelundupan yang masif. Negara yang dikenal sebagai produsen timah terbesar kedua di dunia setelah China itu disebut memiliki sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi.

“Saya katakan ini harus dihentikan,” tegas Prabowo, menyoroti kerugian besar yang ditanggung negara akibat lemahnya pengawasan di sektor tersebut, dikutip Rabu (22/10/2025).

Sebagai bentuk tindakan nyata, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah bersama TNI kini tengah melaksanakan program pelatihan militer berskala besar di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Latihan ini melibatkan kapal perang, pesawat tempur, helikopter, hingga drone untuk memantau seluruh aktivitas di wilayah perairan sekitar.

“Saya membuat program pelatihan militer dengan kapal perang, pesawat terbang, helikopter, dan drone, dan kami memblokir kedua pulau tersebut. Tidak ada kapal yang boleh masuk atau keluar tanpa kami tahu apa yang ada di dalamnya,” ujar Prabowo.

Operasi tersebut, lanjutnya, sudah membuahkan hasil. Ia menuturkan, petugas menemukan kapal kecil yang membawa peti-peti berisi batangan timah dan logam tanah jarang hasil penyelundupan.

“Kami menghitung dari operasi ini kami menyelamatkan negara sekitar beberapa miliar dolar, jadi tahun depan produksi timah diharapkan bisa kembali ke posisi semula. Dan seharusnya bisa mendapatkan tiga atau empat kali lipat pendapatan dari tahun lalu,” katanya.

Selain sektor tambang, Prabowo juga menyoroti persoalan kebun sawit ilegal yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan laporan yang ia terima, sedikitnya ada 5 juta hektare lahan sawit yang melanggar aturan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, Prabowo menugaskan Jaksa Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran, serta mencabut konsesi yang terbukti melanggar aturan.

Upaya tersebut diklaim mulai membuahkan hasil. Prabowo mengungkapkan bahwa sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit bermasalah telah berhasil dipulihkan. Namun, masih ada dua perusahaan besar yang belum juga dieksekusi meski Mahkamah Agung sudah memutuskan.

“Saya bilang laksanakan. Eksekusi. dia bilang 'pak ini dan itu'. Saya jawab 'lho kenapa takut'. Saya perintahkan TNI untuk mendampingi Kejaksaan Agung dan auditor negara lindungi mereka masuk ke lokasi, dan lakukan penyitaan. 100 ribu hektare kita ambil alih dan tidak ada masalah,” katanya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Prabowo menegaskan tekad pemerintahannya untuk memulihkan aset negara yang hilang akibat pelanggaran hukum di sektor sumber daya alam dan memastikan hasil bumi Indonesia benar-benar memberi manfaat bagi rakyatnya.