Alissa Wahid Soroti Pentingnya Fleksibilitas Petugas Haji dalam Melayani Jamaah

LANGIT7.ID-Jakarta; Kewajiban negara dalam memberikan pelayanan maksimal bagi jamaah haji kategori lansia dan perempuan menjadi sorotan utama dalam Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Penyesuaian sistem pelayanan dianggap sebagai mandat yang harus dipenuhi pemerintah mengingat keberangkatan lansia adalah konsekuensi logis dari antrean haji yang panjang di Indonesia. Alissa menekankan bahwa mekanisme perlindungan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pendampingan hingga langkah mitigasi jika fisik jamaah tidak lagi memungkinkan untuk mengikuti ritual ibadah secara utuh.

“Substansinya lansia tetap berangkat. Ramah lansia itu artinya seluruh mekanisme harus disiapkan sesuai kebutuhan mereka, baik dari sisi pendampingan, akomodasi, sampai mitigasi saat kondisi fisik mereka tidak memungkinkan mengikuti rangkaian ibadah secara penuh,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).

Menurut sosok yang pernah menjabat sebagai Amirul Hajj Perempuan 2023-2024 ini, negara memikul tanggung jawab besar karena telah memutuskan untuk memberangkatkan para lansia tersebut. Ia menyebut penyediaan layanan ini bukan sekadar program kementerian biasa, melainkan sebuah utang pelayanan negara.

“Ini bukan sekadar program kementerian. Ini utang pelayanan negara kepada para lansia yang sudah mendapat giliran berhaji,” katanya.

Selain isu lansia, Alissa menyoroti kebutuhan spesifik jamaah perempuan yang sering kali berbeda secara signifikan dibandingkan jamaah laki-laki. Ia menilai sistem di Arab Saudi saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif perempuan. Berdasarkan pengalaman lapangan pada 2022, ia bahkan harus melakukan improvisasi dengan mengubah fungsi sebagian toilet laki-laki untuk digunakan jamaah perempuan akibat keterbatasan fasilitas.

“Sistem di Arab Saudi belum melihat dari kacamata perempuan. Karena itu kita tidak boleh menganggap kebutuhan perempuan sebagai sesuatu yang merepotkan, tetapi sebagai kebutuhan riil yang harus dilayani,” tegas Alissa.

Ia pun mengapresiasi kebijakan penambahan jumlah petugas perempuan yang kini mencapai 30 persen. Peningkatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi pemantauan tahun 2022 yang sebelumnya telah menaikkan jumlah pembimbing ibadah perempuan dari 18 persen menjadi 36 persen, hingga akhirnya menghadirkan posisi Amirul Hajj perempuan.

“Kesadaran bahwa kebutuhan perempuan hanya bisa dipahami secara utuh oleh perempuan menjadi dasar penting lahirnya kebijakan itu,” pungkasnya.

Terkait pola kerja petugas, Alissa mengingatkan agar tidak terjebak dalam pendekatan militeristik yang kaku. Meski mendukung disiplin tinggi, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi cepat sangat dibutuhkan untuk merespons kondisi dinamis di lapangan.

“Melayani jamaah haji itu butuh kemampuan adaptasi cepat. Kalau terlalu satu garis komando dan tidak fleksibel, itu justru menyulitkan pelayanan,” imbuhnya.

Ia juga menyarankan agar kriteria istitha’ah atau kemampuan berhaji terus dievaluasi kembali. Hal ini penting mengingat beratnya tantangan fisik dan geografis yang harus dihadapi jamaah Indonesia selama berada di tanah suci. Di akhir pemaparannya, Alissa berpesan kepada seluruh petugas PPIH agar memperkuat kesiapan mental dan spiritual sebagai sandaran rasa aman bagi para jamaah.