Jum'at, 05 Juni 2026 
MUI Desak Pemerintah Indonesia Tegaskan Syarat Kemerdekaan Palestina di Forum Board of Peace
tim langit 7
Jum'at, 23 Januari 2026 - 10:05 WIB
LANGIT7.ID-Jakarta; Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia menegaskan sikap untuk kemerdekaan penuh Palestina usai bergabung ke dalam Board of Peace.
Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini beranggotakan sejumlah negara, termasuk Israel sebagai negara yang selama puluhan tahun melakukak pendudukan, kolonisasi, dan genosida terhadap rakyat Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai keterlibatan Israel sebagai anggota setara dalam Board of Peace menunjukkan ada problem struktural yang sangat serius.
Prof Sudarnoto menilai Israel seharusnya menjadi occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban. Menurut dia, keterlibatan Israel sebagai anggota setara dalam Board of Peace berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.
"MUI merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menegaskan secara terbuka bahwa tujuan utama setiap forum perdamaian adalah kemerdekaan penuh Palestina, bukan sekedar rekonstruksi atau stabilisasi," kata Prof Sudarnoto dalam keterangan resmi, dilansir dari situs MUI, Jumat (23/1/2026).
MUI juga meminta kepada pemerintah untuk menolak segala skema yang mengarah kepada normalisasi kolonisasi pemukiman ilegal dan blokade Gaza. Selain itu, menjadikan resolusi-resolusi PBB, hukum humaniter internasional, dan prinsip self-determination sebagai dasar yang tidak dapat ditawar.
"Mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun apabila terbukti benar-benar menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina," tegasnya.
Lebih lanjut, MUI minta pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia bersama negara-negara dan kekuatan masyarakat sipil global yang secara konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
"Memperkuat engagement dan kordinasi antara pemerintah dengan kekuaran/organisasi civil society dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dan mendorong agar Israel diberi sanksi internasional atas semua kejahatan yang dilakukan," tegasnya.
Meski begitu, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia dengan bergabung ke dalam Board of Peace. Namun, MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini beranggotakan sejumlah negara, termasuk Israel sebagai negara yang selama puluhan tahun melakukak pendudukan, kolonisasi, dan genosida terhadap rakyat Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim menilai keterlibatan Israel sebagai anggota setara dalam Board of Peace menunjukkan ada problem struktural yang sangat serius.
Prof Sudarnoto menilai Israel seharusnya menjadi occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban. Menurut dia, keterlibatan Israel sebagai anggota setara dalam Board of Peace berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekedar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.
"MUI merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menegaskan secara terbuka bahwa tujuan utama setiap forum perdamaian adalah kemerdekaan penuh Palestina, bukan sekedar rekonstruksi atau stabilisasi," kata Prof Sudarnoto dalam keterangan resmi, dilansir dari situs MUI, Jumat (23/1/2026).
MUI juga meminta kepada pemerintah untuk menolak segala skema yang mengarah kepada normalisasi kolonisasi pemukiman ilegal dan blokade Gaza. Selain itu, menjadikan resolusi-resolusi PBB, hukum humaniter internasional, dan prinsip self-determination sebagai dasar yang tidak dapat ditawar.
"Mempertimbangkan secara serius untuk menarik diri secara terhormat dari forum internasional mana pun apabila terbukti benar-benar menyimpang dari prinsip keadilan dan kemerdekaan Palestina," tegasnya.
Lebih lanjut, MUI minta pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia bersama negara-negara dan kekuatan masyarakat sipil global yang secara konsisten memperjuangkan keadilan bagi Palestina.
"Memperkuat engagement dan kordinasi antara pemerintah dengan kekuaran/organisasi civil society dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dan mendorong agar Israel diberi sanksi internasional atas semua kejahatan yang dilakukan," tegasnya.
Meski begitu, MUI menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia dengan bergabung ke dalam Board of Peace. Namun, MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
(lam)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 05 Juni 2026
Imsak
04:27
Shubuh
04:37
Dhuhur
11:55
Ashar
15:16
Maghrib
17:48
Isya
19:02
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
