Polisi: Jemaah Muslim Dapat Izin Salat Sebelum Dibubarkan di Aksi Menentang Kunjungan Presiden Israel di Sydney

LANGIT7.ID-Sydney; Sekelompok pria Muslim mendapat izin dari kepolisian untuk beribadah saat unjuk rasa di Sydney, sebelum mereka dibubarkan di tengah salat oleh aparat. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepolisian New South Wales (NSW).

Konfirmasi ini muncul di tengah desakan publik agar kepolisian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan anggotanya saat aksi Senin malam yang menolak kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog.

Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah sejumlah peserta berniat berbaris menuju Gedung Parlemen NSW—langkah yang dilarang berdasarkan Peraturan Pembatasan Perkumpulan Umum (PARD).

Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan polisi membubarkan paksa sekelompok pria yang tengah melaksanakan salat.

Polisi NSW pada Kamis membenarkan bahwa para pria tersebut sebelumnya telah diberi izin untuk tetap beribadah.

"Kepolisian NSW kini mengetahui bahwa seorang perwira senior telah mengizinkan sekelompok demonstran Muslim untuk melanjutkan salat di Alun-Alun Balai Kota pada Senin malam," kata juru bicara kepolisian.

"Perwira senior tersebut tengah berupaya menyampaikan pesan itu kepada aparat lain yang sedang menjalankan perintah pembubaran di tengah situasi yang riuh, dinamis, dan bergerak cepat."

Permintaan maaf atas 'rasa tersinggung'



Komisaris Polisi Mal Lanyon menegaskan bahwa perintah pembubaran tidak ditujukan kepada kelompok agama tertentu.

"Saya meminta maaf atas rasa tersinggung yang timbul akibat penghentian proses ibadah tersebut," ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Komisaris Lanyon pada Rabu menyatakan telah menghubungi tokoh-tokoh senior komunitas Muslim untuk menyampaikan permintaan maaf.

"Ketika sekelompok besar orang berkumpul di George Street dan memutuskan untuk berarak, meskipun sudah diinstruksikan dengan jelas agar bubar dan tidak berarak, serta mereka bertindak agresif dan melakukan kekerasan terhadap polisi, maka aparat harus mengambil keputusan taktis di lapangan," jelasnya kepada 702 ABC Radio Sydney.

"Saya mendukung keputusan taktis komandan untuk membubarkan massa."

Namun Sekretaris Asosiasi Muslim Lebanon, Gamel Kheir, menilai permintaan maaf pribadi Komisaris kepada segelintir pemuka Muslim tidaklah cukup.

"Kami mendesak Komisaris dan Perdana Menteri [Chris Minns] untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka di media arus utama, dengan cara yang sama," tegasnya.

Anggota parlemen federal independen, Allegra Spender, menegaskan perlunya penyelidikan independen atas respons kepolisian dalam aksi tersebut guna "memulihkan kepercayaan publik".

Sementara itu, Perdana Menteri Chris Minns kembali membela kepolisian dengan menyatakan bahwa "aksi protes yang terus-menerus berisiko mengganggu kohesi sosial".(*/saf/abc.net)