Pakar IPB University Beberkan Kunci Ekonomi Syariah Tahan Banting Lawan Disrupsi Global

LANGIT7.ID-Jakarta; Transformasi sistematis menjadi keharusan bagi ekonomi syariah guna menjaga daya saing di tengah disrupsi finansial serta pesatnya perkembangan teknologi digital. Dibandingkan model berbasis utang, sistem ekonomi yang menerapkan prinsip pembagian risiko atau risk-sharing dinilai jauh lebih resilien dalam menghadapi dinamika global.

Prinsip ketangguhan tersebut dijelaskan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Prof Irfan Syauqi Beik. Ia memaparkan bahwa ekonomi syariah bertumpu pada tiga pendekatan utama, yakni aspek keyakinan (normatif-teologis), keilmuan (ilmiah-akademik), serta realitas (empiris-praktis).

Prof Irfan menegaskan bahwa urgensi sistem ini melampaui tren pasar. “Relevansi ekonomi syariah tidak ditentukan oleh tren sesaat, tetapi oleh nilai kebenaran yang berbasis wahyu dan maqashid syariah (tujuan syariat) untuk mencapai keadilan, keberkahan, serta kesejahteraan umat manusia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Munculnya neobank hingga decentralized finance menuntut kecepatan inovasi agar produk-produk syariah mampu bersaing. Guna menjawab tantangan tersebut, terdapat empat agenda utama transformasi: beralih dari kepatuhan menuju dampak nyata, dari orientasi produk ke ekosistem, dari imitasi ke inovasi, serta dari kepemimpinan lokal menuju global.

Data Bank Indonesia menunjukkan potensi pasar global yang sangat menjanjikan, dengan proyeksi transaksi mencapai USD2,77 triliun pada 2025. Pertumbuhan ini sejalan dengan aset perbankan syariah dunia yang telah menyentuh angka USD4,3 triliun pada tahun 2024.

Pada skala nasional, kekuatan keuangan sosial Islam tercermin dari realisasi pengeluaran zakat sebesar Rp41 triliun dan kenaikan penghimpunan wakaf uang senilai Rp3 triliun sepanjang rentang 2021-2025. Namun, pemanfaatan instrumen ini dinilai masih belum maksimal.

“Meskipun pertumbuhannya signifikan, kita baru menggarap sebagian kecil dari total potensi yang ada. Masih terdapat kesenjangan yang besar antara tingginya tingkat literasi dengan rendahnya indeks inklusi di masyarakat,” ungkap Prof Irfan.

Kesenjangan tersebut terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI yang mencatat literasi keuangan syariah di level 48 hingga 50,18 persen, namun inklusinya baru mencapai 12 hingga 13 persen. Kondisi ini dipicu oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai skema penyaluran dana meskipun mereka sudah memiliki pemahaman dan niat.

Prof Irfan mengimbau publik untuk lebih cerdas dalam memilah dan menyalurkan dana sosial melalui lembaga resmi yang kredibel demi memperkuat dampak ekonomi. “Jika kita serius mengelola potensi dana sosial yang mencapai Rp500 triliun ini melalui program-program yang berdampak (impactful), maka ekonomi syariah akan semakin kuat dalam mendukung keseimbangan perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.