Selasa, 10 Februari 2026 
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan ISPO Masih Temui Hambatan
muhammad rifai akif
Kamis, 21 Oktober 2021 - 10:35 WIB
Zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute. Foto : Istimewa
LANGIT7.ID - , Jakarta -
"Data Kementerian RI mencatat bahwa kontribusi minyak sawit terhadap lapangan kerja nasional - menyerap lebih dari 16,2 juta pekerja - dan total ekspor, dengan total nilai ekspor tertinggi sekitar $ 20,38 miliar dolar per Agustus 2021 dengan total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 16,3 juta ha tersebar di 26 provinsi dan 217 kabupaten." jelas Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Mahmud dalam Zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute Selasa (19/10).
Musdalilfah mengingatkan bahwa kondisi geografis perkebunan kelapa sawit menyebabkan karakter petani kelapa sawit berbeda, yang menjadi tantangan utama penerapan ISPO.
"Terkait petani sawit, banyak isu-isu mendesak mengenai perkebunan skema plasma termasuk produktivitas yang rendah karena rendahnya kualitas pupuk, kurangnya pengetahuan tentang praktik pertanian yang baik (GAP), organisasi yang buruk, dan kurangnya akses ke bantuan modal dan keuangan," jelas Musdalifah Mahmud.
Baca juga : Optimalkan Halaman Masjid Jadi Lahan Pertanian Modern, Menteri BUMN Apresiasi Terobosan PLN
Musdalifah Mahmud merekomendasikan petani segera mengadoptasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mengatasi persoalan produktifitas karena dengan demikian peremajaan perkebunan skema plasma, penerapan praktik pertanian yang baik (GAP), dan perbaikan proses administrasi dan dokumentasi dapat dilakukan dengan mudah.
Musdalifah menggarisbawahi bahwa program “Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia” (SPOS) merupakan penggerak utama percepatan penerapan ISPO.
Sertifikasi ISPO merupakan komitmen kuat Indonesia terhadap minyak sawit berkelanjutan dan berfungsi sebagai alat/platform untuk membuktikan kampanye negatif yang salah tentang minyak sawit Indonesia di pasar domestik dan internasional, serta platform untuk mengikutsertakan petani kecil dan meningkatkan kualitasnya.
Sertifikasi ISPO dianggap penting khususnya bagi para petani kelapa sawit skala kecil. Presiden Serikat Petani Kelapa Sawit, Manselius Darto, mengungkapkan para petani kelapa sawit skala kecil biasanya terpencar.
Darto mengatakan adanya sertifikasi ISPO harusnya bisa membuat para petani tergabung dalam satu lembaga. Sehingga bisa membantu meningkatkan kinerjanya.
“Terkait dengan ISPO seperti ini juga bahwa para petani sawit di daerah skala kecil mereka berpencar-pencar. Salah satu poin dari sertifikasi baik ISPO atau RSPO itu adalah bagaimana para petani skala kecil itu harus bisa terorganisir dalam satu kelembagaan petani. Penting ada road map yang jelas. Kelembagaan petaninya juga harus dibuat secara rapi,” kata Darto di webinar Mendorong Sertifikasi Berkelanjutan bagi Petani Sawit: Tantangan dan Peluang, Selasa (19/10/2021).
Selain itu, Darto menganggap yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ada kemitraan antara para petani kelapa sawit khususnya dengan korporasi. Kemitraan tersebut dirasa membuat petani kecil bisa lebih baik dalam mengolah perkebunan kelapa sawit.
Darto mengharapkan ada transformasi dalam pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Ia menegaskan perubahan tersebut harus berpihak ke para petani kecil.
“Penting untuk perbaikan di level pabrik, penting transformasi saat ini di mana petani menjual ke tengkulak rantai suplai terlalu panjang. Kemudian sistem ini perlu diubah agar ada kemitraan yang lebih baik dan di sini membutuhkan peran pihak perusahaan melakukan pemberdayaan bagi para petani sawit skala kecil di daerah,” ujar Darto.
Lebih lanjut, Darto belum bisa memastikan para petani kelapa sawit saat ini sudah sejahtera atau belum. Menurutnya ada beberapa aspek yang harus dipenuhi agar petani sawit bisa sejahtera seperti dengan luas lahan yang dimiliki.
“Kalau mau petani sejahtera itu tergantung beberapa aspek, luas lahan, harga TBS tak boleh di bawah 1200 per kilo, terus harus memiliki lahan pangan. Jumlah anak 2 tapi di lapangan anak lebih 2 dan masih menanggung nenek juga dengan luas lahan kurang, terus butuh kemitraan lebih adil,” tutur Darto.
Diana Chalil, Peneliti dari Consortium Studies On Smallholder Palm Oil (CSSPO) dan dosen Universitas Sumatera Utara mengatakan penerapan sertifikasi tidak secara langsung meningkatkan aksi kolektif mengingat karakteristik petani kecil di Indonesia yang berbeda mempersulit pengorganisasian petani ke dalam satu manajemen.
"Banyak petani belum menjalani pelatihan yang memadai dan mengandalkan pelatihan informal dari teman dan keluarga sehingga produktivitas menjadi rendah dan harga jual rendah, ditambah lagi banyak kebun plasma tidak memiliki sertifikat tanah dan kekuatan finansial. Masalah lain ketergantungan petani kecil yang tinggi, yaitu sangat bergantung pada pemangku kepentingan dan pemain lain di sepanjang rantai pasokan". jelas Diana Chalil.
Untuk itu dbutuhkan peningkatan kapasitas manajerial dalam organisasi, peningkatan akses ke input produksi dan dukungan keuangan, kemitraan jangka panjang untuk mempertahankan GAP dan BMP yang baik, dan peningkatan keterampilan petani kecil dalam pengelolaan keuangan.
Baca juga : Menperin Sebut Indonesia Bisa Produksi Alat Pertanian Sendiri
Diana Chalil menyarankan untuk mengatasi masalah deforestasi dan penerimaan pasar, perlunya memperjelas definisi dan kawasan hutan, meningkatkan skala pengelolaan, mendorong partisipasi pemangku kepentingan yang lebih tinggi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan harga jual.
Direktur Pengelolaan Perkebunan, Kementerian Pertanian Dedi Junaedi menyatakan bahwa terdapat perkembangan sistem sertifikasi ISPO. Ia menyebutkan total lebih dari 730 sertifikasi telah diterbitkan, dan forum multistakeholder telah menghasilkan 28 program, 92 kegiatan, dan 118 penerbitan keputusan dan peraturan. Dedi menjelaskan ada upaya multipihak untuk mempercepat sertifikasi ISPO bagi petani kecil.
Pemantau Kelapa Sawit (Palm Oil Monitor) Khalil juga menekankan pentingnya peran ISPO sebagai jalur dan langkah mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh undang-undang RED II tersebut. Dia menyarankan UE harus mempertimbangkan definisi petani kecil sebagaimana diatur dalam ISPO (<25ha), mengakui ISPO sebagai bagian dari solusi bagi petani kecil, akses ke rantai nilai global bagi petani kecil, dan dampak dari gangguan perdagangan.
Indonesia harus melakukan komunikasi yang jelas dengan pasar ekspor dan pemerintah perlu masif menjelaskan pentingnya sistem sertifikasi ISPO kepada petani kecil di Indonesia, dengan begitu implikasinya terhadap pasar minyak sawit dan komoditas ekspor Indonesia bisa menguasai pasar Eropa dan negara lainnya.
"Data Kementerian RI mencatat bahwa kontribusi minyak sawit terhadap lapangan kerja nasional - menyerap lebih dari 16,2 juta pekerja - dan total ekspor, dengan total nilai ekspor tertinggi sekitar $ 20,38 miliar dolar per Agustus 2021 dengan total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 16,3 juta ha tersebar di 26 provinsi dan 217 kabupaten." jelas Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Mahmud dalam Zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute Selasa (19/10).
Musdalilfah mengingatkan bahwa kondisi geografis perkebunan kelapa sawit menyebabkan karakter petani kelapa sawit berbeda, yang menjadi tantangan utama penerapan ISPO.
"Terkait petani sawit, banyak isu-isu mendesak mengenai perkebunan skema plasma termasuk produktivitas yang rendah karena rendahnya kualitas pupuk, kurangnya pengetahuan tentang praktik pertanian yang baik (GAP), organisasi yang buruk, dan kurangnya akses ke bantuan modal dan keuangan," jelas Musdalifah Mahmud.
Baca juga : Optimalkan Halaman Masjid Jadi Lahan Pertanian Modern, Menteri BUMN Apresiasi Terobosan PLN
Musdalifah Mahmud merekomendasikan petani segera mengadoptasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mengatasi persoalan produktifitas karena dengan demikian peremajaan perkebunan skema plasma, penerapan praktik pertanian yang baik (GAP), dan perbaikan proses administrasi dan dokumentasi dapat dilakukan dengan mudah.
Musdalifah menggarisbawahi bahwa program “Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia” (SPOS) merupakan penggerak utama percepatan penerapan ISPO.
Sertifikasi ISPO merupakan komitmen kuat Indonesia terhadap minyak sawit berkelanjutan dan berfungsi sebagai alat/platform untuk membuktikan kampanye negatif yang salah tentang minyak sawit Indonesia di pasar domestik dan internasional, serta platform untuk mengikutsertakan petani kecil dan meningkatkan kualitasnya.
Sertifikasi ISPO dianggap penting khususnya bagi para petani kelapa sawit skala kecil. Presiden Serikat Petani Kelapa Sawit, Manselius Darto, mengungkapkan para petani kelapa sawit skala kecil biasanya terpencar.
Darto mengatakan adanya sertifikasi ISPO harusnya bisa membuat para petani tergabung dalam satu lembaga. Sehingga bisa membantu meningkatkan kinerjanya.
“Terkait dengan ISPO seperti ini juga bahwa para petani sawit di daerah skala kecil mereka berpencar-pencar. Salah satu poin dari sertifikasi baik ISPO atau RSPO itu adalah bagaimana para petani skala kecil itu harus bisa terorganisir dalam satu kelembagaan petani. Penting ada road map yang jelas. Kelembagaan petaninya juga harus dibuat secara rapi,” kata Darto di webinar Mendorong Sertifikasi Berkelanjutan bagi Petani Sawit: Tantangan dan Peluang, Selasa (19/10/2021).
Selain itu, Darto menganggap yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ada kemitraan antara para petani kelapa sawit khususnya dengan korporasi. Kemitraan tersebut dirasa membuat petani kecil bisa lebih baik dalam mengolah perkebunan kelapa sawit.
Darto mengharapkan ada transformasi dalam pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Ia menegaskan perubahan tersebut harus berpihak ke para petani kecil.
“Penting untuk perbaikan di level pabrik, penting transformasi saat ini di mana petani menjual ke tengkulak rantai suplai terlalu panjang. Kemudian sistem ini perlu diubah agar ada kemitraan yang lebih baik dan di sini membutuhkan peran pihak perusahaan melakukan pemberdayaan bagi para petani sawit skala kecil di daerah,” ujar Darto.
Lebih lanjut, Darto belum bisa memastikan para petani kelapa sawit saat ini sudah sejahtera atau belum. Menurutnya ada beberapa aspek yang harus dipenuhi agar petani sawit bisa sejahtera seperti dengan luas lahan yang dimiliki.
“Kalau mau petani sejahtera itu tergantung beberapa aspek, luas lahan, harga TBS tak boleh di bawah 1200 per kilo, terus harus memiliki lahan pangan. Jumlah anak 2 tapi di lapangan anak lebih 2 dan masih menanggung nenek juga dengan luas lahan kurang, terus butuh kemitraan lebih adil,” tutur Darto.
Diana Chalil, Peneliti dari Consortium Studies On Smallholder Palm Oil (CSSPO) dan dosen Universitas Sumatera Utara mengatakan penerapan sertifikasi tidak secara langsung meningkatkan aksi kolektif mengingat karakteristik petani kecil di Indonesia yang berbeda mempersulit pengorganisasian petani ke dalam satu manajemen.
"Banyak petani belum menjalani pelatihan yang memadai dan mengandalkan pelatihan informal dari teman dan keluarga sehingga produktivitas menjadi rendah dan harga jual rendah, ditambah lagi banyak kebun plasma tidak memiliki sertifikat tanah dan kekuatan finansial. Masalah lain ketergantungan petani kecil yang tinggi, yaitu sangat bergantung pada pemangku kepentingan dan pemain lain di sepanjang rantai pasokan". jelas Diana Chalil.
Untuk itu dbutuhkan peningkatan kapasitas manajerial dalam organisasi, peningkatan akses ke input produksi dan dukungan keuangan, kemitraan jangka panjang untuk mempertahankan GAP dan BMP yang baik, dan peningkatan keterampilan petani kecil dalam pengelolaan keuangan.
Baca juga : Menperin Sebut Indonesia Bisa Produksi Alat Pertanian Sendiri
Diana Chalil menyarankan untuk mengatasi masalah deforestasi dan penerimaan pasar, perlunya memperjelas definisi dan kawasan hutan, meningkatkan skala pengelolaan, mendorong partisipasi pemangku kepentingan yang lebih tinggi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan harga jual.
Direktur Pengelolaan Perkebunan, Kementerian Pertanian Dedi Junaedi menyatakan bahwa terdapat perkembangan sistem sertifikasi ISPO. Ia menyebutkan total lebih dari 730 sertifikasi telah diterbitkan, dan forum multistakeholder telah menghasilkan 28 program, 92 kegiatan, dan 118 penerbitan keputusan dan peraturan. Dedi menjelaskan ada upaya multipihak untuk mempercepat sertifikasi ISPO bagi petani kecil.
Pemantau Kelapa Sawit (Palm Oil Monitor) Khalil juga menekankan pentingnya peran ISPO sebagai jalur dan langkah mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh undang-undang RED II tersebut. Dia menyarankan UE harus mempertimbangkan definisi petani kecil sebagaimana diatur dalam ISPO (<25ha), mengakui ISPO sebagai bagian dari solusi bagi petani kecil, akses ke rantai nilai global bagi petani kecil, dan dampak dari gangguan perdagangan.
Indonesia harus melakukan komunikasi yang jelas dengan pasar ekspor dan pemerintah perlu masif menjelaskan pentingnya sistem sertifikasi ISPO kepada petani kecil di Indonesia, dengan begitu implikasinya terhadap pasar minyak sawit dan komoditas ekspor Indonesia bisa menguasai pasar Eropa dan negara lainnya.
(est)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Selasa 10 Februari 2026
Imsak
04:29
Shubuh
04:39
Dhuhur
12:10
Ashar
15:26
Maghrib
18:20
Isya
19:31
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
