Kasihan Prabowo Mentality Pejabatnya Korup dan Tidak Mendukung

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Benar-benar luar biasa rusaknya mentality para pejabat di negeri ini. Dahulu tahun 1998 rakyat turun ke jalan karena mereka sudah muak melihat praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang ada ketika itu. Tetapi sekarang setelah 28 tahun reformasi berlalu, korupsinya jangankan semakin berkurang malah semakin bertambah dan menjadi-jadi.

Lihat saja kasus korupsi BLBI tahun 1998-2003, kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 138 triliun. Modusnya berupa bantuan likuiditas ke bank saat krisis ekonomi tahun 1998, tetapi dana tersebut tidak dikembalikan.

Kasus E-KTP tahun 2011-2012. Modusnya mark up proyek pengadaan KTP elektronik. Kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.

Kasus korupsi Jiwasraya tahun 2018-2020. Kerugian negara ditaksir sekitar Rp 16,8 triliun. Modusnya, investasi bodong di mana dana nasabah dibelikan saham gorengan dan perusahaan cangkang.

Kasus korupsi BTS 4G Kominfo tahun 2023. Modusnya berupa mark up proyek. Negara dirugikan sekitar Rp 8,32 triliun.

Kasus korupsi timah tahun 2024. Modusnya izin tambang ilegal, kerja sama sewa-menyewa peralatan smelter, dan ekspor timah ilegal. Negara dirugikan sekitar Rp 271 triliun.

Belum lagi kasus-kasus lain seperti yang terjadi di Mahkamah Agung, di mana seorang pejabatnya menumpuk uang tunai hasil korupsinya senilai Rp 920 miliar serta emas batangan seberat 51 kg.

Dalam beberapa hari terakhir juga ramai dibicarakan masalah terkait dengan dugaan korupsi di PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS). Angkanya juga terbilang sangat besar.

Dalam sengkarut tersebut seorang pejabat di Kejaksaan Agung yang dikenal galak dan tegas dalam membongkar kasus-kasus korupsi juga disebut-sebut ikut terseret sehingga masyarakat berkesimpulan bahwa tidak akan mudah bagi Prabowo untuk memberantas praktek korupsi di negeri ini karena yang ditugasi untuk menangani masalah tersebut adalah juga para koruptor.

Untuk itu kalau Prabowo memang serius ingin memberantas korupsi maka mungkin boleh juga dipertimbangkan kita minta bantuan kepada negara-negara yang sudah dikenal bersih dari praktek korupsi untuk membantu kita dalam menciptakan clean government yang kita cita-citakan seperti yang dilakukan dahulu oleh Soeharto tahun 1985 yang mengalihkan kewenangan pemeriksaan barang-barang impor kepada perusahaan survei asal Swiss untuk mengatasi masalah korupsi dan birokrasi yang terjadi dalam tubuh instansi Bea dan Cukai.

Hal ini perlu dipertimbangkan oleh Prabowo karena melihat mentality sebagian besar pejabat di negeri ini sudah korup sehingga sudah nyaris tidak mungkin kita akan bisa membersihkan lantai rumah bangsa ini jika sapu yang kita pergunakan adalah juga sapu yang kotor.

Kasihan sekali kita dengan Prabowo karena anak buahnya tidak tulus dan serius mendukungnya.

(Anwar Abbas, Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan)