Refleksi Kemerdekaan ke-81: Perempuan Paramadina Serukan Peran Strategis di Ekonomi dan Politik

LANGIT7.ID-Jakarta; Memasuki usia kemerdekaan ke-81, para akademisi perempuan dari Universitas Paramadina menilai bahwa ruang bagi perempuan di ranah publik telah mengalami kemajuan, namun masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Hal ini mengemuka dalam webinar bertajuk "Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik" yang digelar Jumat (14/8/2026).

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Paramadina, Prof Dr Didik J Rachbini, menekankan pentingnya peran perempuan sebagai tulang punggung kemajuan bangsa. "Kemerdekaan tidak akan bermakna jika separuh penduduk bangsa ini masih tertinggal," ujarnya membuka diskusi.

Peran Strategis Perempuan di Ranah Publik

Prof Dr Iin Mayasari, Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan, menegaskan bahwa pilar utama kemerdekaan bagi perempuan adalah sejauh mana mereka diberi ruang dan mampu mengambil peran strategis di ranah publik. Ia mengapresiasi Universitas Paramadina yang dinilainya telah memberi ruang bagi para perempuan untuk mengambil peran strategis.

"Di bidang ekonomi, perempuan bukan lagi sekadar penopang domestik, melainkan penggerak utama UMKM dan motor ketahanan ekonomi keluarga secara nasional," ujar Iin. Sementara di bidang sosial politik, ia menambahkan bahwa suara kebijakan dan kepentingan perempuan terbukti membawa perspektif yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.

"Kehadiran perempuan di parlemen, pemerintahan, dan organisasi sosial menjadi syarat mutlak bagi demokrasi yang lebih baik dan sehat," tegasnya. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan seperti ketimpangan gender, hambatan kultural, dan akses yang belum merata masih harus dihadapi.

Ruang Publik: Sudah Merdekakah Perempuan?

Dr Rini Sudarmanti, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban, mengajukan pertanyaan kritis: di usia ke-81 Indonesia, benarkah ruang publik bagi perempuan benar-benar sudah merdeka?

Ia memaparkan data bahwa jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia hampir sama banyak. Indeks ketimpangan gender menunjukkan perbaikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pun meningkat. Tenaga kerja di ekonomi kreatif juga mengalami kenaikan, begitu pula representasi perempuan di kursi legislatif.

Namun, Rini menyoroti sejumlah fakta yang mengkhawatirkan. Meski tingkat partisipasi meningkat, posisi dominan masih diduduki laki-laki. Lulusan STEM (Sains dan Teknologi) dari kalangan perempuan cukup banyak, tetapi yang bekerja di bidang sains dan teknologi hanya sekitar delapan persen.

"Di bidang pemerintahan, perempuan telah mencapai 57 persen. Namun posisi-posisi puncak strategis hanya 17 persen saja. Di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, tapi ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana," ungkapnya.

Yang lebih memprihatinkan, angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Indeks gender gap Indonesia berada di angka 0,692, yang berarti banyak aspek kehidupan di ranah publik antara laki-laki dan perempuan belum setara. Dari 148 negara di dunia, Indonesia berada di peringkat ke-97, dan di ASEAN menempati peringkat ke-7.

Psikologi Positif: Keluarga sebagai Pilar Kemerdekaan Perempuan

Dr Fatchiah E. Kertamuda, dosen Magister Psikologi Universitas Paramadina, meninjau makna kemerdekaan dari sudut pandang psikologi positif. Menurutnya, kemerdekaan hakiki adalah pertama, membangkitkan rasa percaya diri, harga diri, dan kebanggaan terhadap Indonesia. "Tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kecerdasan, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat umum," jelasnya.

Kedua, ia menekankan peran keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar. "Ibu adalah madrasah pertama. Keluarga lah yang membantu kita bertumbuh kembang," ujarnya.

Ketiga, setiap perempuan yang maju di ranah sosial pasti ada dukungan kuat dari keluarganya. "Yang dominan dan berperan besar di keluarga adalah sosok ibu, sebagai pilar keluarga dan bangsa, serta teladan bagi anak-anaknya," tambahnya.

Fatchiah menguraikan lima pilar psikologi positif yang harus diperhatikan: pertama, positive emotion atau membangun emosi positif dalam dinamika hidup sehari-hari; kedua, engagement atau keterlibatan penuh di lingkungan keluarga dan kerja; ketiga, hubungan sehat antar anggota keluarga; keempat, meaningful atau setiap pekerjaan yang dilakukan penuh makna; dan kelima, accomplishment untuk mencapai kemajuan bersama.

Perempuan sebagai Aktor Kunci Ekonomi

Dr Prima Naomi, dosen Program Doktor Manajemen dan Bisnis, memaparkan bahwa perempuan kini telah menjadi aktor kunci sektor publik dan penggerak ekonomi yang tangguh. Namun, dari data makro tingkat partisipasi angkatan kerja, laki-laki masih berjumlah satu setengah kali lipat dari perempuan.

Meski demikian, ia mencatat pertumbuhan signifikan partisipasi perempuan di dunia kerja, dari 52,44 persen menjadi 56,63 persen pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Gender (IPG) perempuan juga mengalami peningkatan, mencapai 91,85 dibandingkan laki-laki yang berada di angka 100.

"Tidak terlalu jauh terpaut," ujarnya optimistis.

Namun, dari indeks Global Gender Gap internasional, posisi Indonesia masih jauh di peringkat ke-90 dari 148 negara. Parameter yang dinilai meliputi partisipasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik. "Semakin mendekati angka 100, semakin ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan," jelasnya.

Prima mengidentifikasi dua celah terbesar yang masih dihadapi: pertama di bidang pemberdayaan politik, dan kedua di partisipasi ekonomi serta kesempatan. "Itulah pekerjaan rumah penting bagi perempuan Indonesia," tegasnya.

Diplomasi dan Representasi Perempuan di Kancah Global

Dr Peni Hanggarini, Direktur Pemasaran dan Beasiswa, mengangkat pertanyaan penting: apakah kemerdekaan telah memberi kebebasan ruang gerak bagi perempuan Indonesia dalam ranah diplomasi?

Ia mengenang tokoh-tokoh perempuan seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad (Dubes Indonesia di Belgia, Luksemburg, dan Austria), serta Supeni Pujobuntoro yang berkeliling mempromosikan Indonesia ke dunia.

Namun, data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pegawai Kementerian Luar Negeri RI hanya sekitar 37 persen perempuan, dibandingkan 63 persen laki-laki. "Posisi pegawai bagi perempuan belum tentu menempati posisi kunci seperti pimpinan, duta besar, kepala perwakilan, atau konsul jenderal," ungkapnya.

Jumlah duta besar perempuan hanya 13 persen dari total 75 orang pada tahun 2018. Kepala perwakilan hanya 15 persen, dan di konsulat jenderal hanya 18 persen yang perempuan. "Angka yang masih minim," tegasnya.

Ia menyebut sejumlah tokoh diplomat perempuan masa kini yang menonjol, seperti Retno Marsudi (Dubes RI di Belanda dan wakil RI di PBB), Esti Andayani (Dubes di Italia dan Norwegia), Dewi Savitri Wahab (Perwakilan Tinggi RI di New York), dan Siti Nugraha Maulidiyah (Dubes di Polandia).

Demokrasi Sehat dan Kebijakan yang Berperspektif Perempuan

Tia Rahmania, M.Psi, dosen Psikologi, menegaskan bahwa demokrasi yang memberi ruang bagi perempuan untuk dipilih dan memimpin adalah demokrasi yang sehat. "Perempuan bisa membentuk kebijakan dan ikut menentukan arah pembangunan bangsa," ujarnya.

Ia mengajak untuk tidak sekadar membicarakan jumlah perempuan di legislatif, melainkan apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama berada di tempat pengambilan keputusan. "Karena kebijakan publik amat menyentuh kehidupan perempuan secara langsung," jelasnya.

Ia mencontohkan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada harga telur, kebijakan kesehatan ibu terkait Indonesia Emas 2045, kebijakan ekonomi dan kesehatan keluarga, serta kebijakan anggaran yang menentukan alokasi sumber daya negara.

"Jika perempuan diberi ruang partisipasi untuk menentukan kebijakan, maka keluaran kebijakannya akan lebih terarah dan dalam, dengan penghayatan yang jauh, karena perempuan adalah pelaku," katanya. Sebaliknya, jika perempuan tidak cukup terwakili, pengalaman dan kebutuhan mereka berpotensi tidak terdengar dalam proses pengambilan kebijakan.

Craftsmanship: Industri Masa Depan yang Manusiawi

Hendriana Werdhaningsih, Ph.D, dosen Fakultas Ilmu Rekayasa, meninjau profesi perempuan dari berbagai era dan menyimpulkan bahwa bidang craftsmanship kembali hadir menggantikan produksi massal, namun lebih didukung teknologi.

Ia mendefinisikan craftsmanship sebagai kemampuan bekerja di antara risiko dan kepastian. "Jika sudah mampu bekerja di situ, berarti kita telah memiliki craftsmanship," ujarnya.

Craftsmanship, lanjutnya, menyangkut karakter kerja industri masa depan: pekerjaan yang dilakukan dengan senang hati dan penuh passion, selalu terkait dengan kolaborasi dalam komunitas, serta menghasilkan karya yang menyeimbangkan nilai komoditas dan sentuhan personal.

"Karakter perempuan akan selalu menjadi nafas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi," pungkasnya.

Kesimpulan: Masih Banyak PR, Tapi Optimisme Tetap Ada

Para narasumber sepakat bahwa kemerdekaan perempuan Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam berbagai bidang, namun masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang tidak ringan. Ketimpangan akses, representasi di posisi strategis, dan kekerasan terhadap perempuan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Namun, optimisme tetap terpancar. Dengan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan, serta komitmen untuk terus membuka ruang partisipasi, para akademisi yakin Indonesia dapat mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyatnya.(*/saf)