Pemerintah Dorong Transformasi Koperasi Modern

Langit7, Jakarta - Koperasi pada masa pandemi mengalami berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar di antaranya mengalami pengembalian pinjaman yang terganggu, penuruan omzet, penarikan simpanan, penundaan Rapat Anggota Tahunan, dan kendala lainnya.

Selain itu, pengembangan koperasi juga memiliki tantangan sendiri. Sehingga perlu dilakukan upaya penguatan peran koperasi.

Seperti pengelolaan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM koperasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi, baik dalam manajemen koperasi maupun dalam menjalankan usahanya, serta perlunya pembinaan, pendampingan dan kemitraan.

Hal itu diyakini dapat terwujud melalui modernisasi koperasi. Adapun target pertumbuhan koperasi modern pada 2024 sebanyak 500 unit koperasi.

Baca juga: Era Digital, Menko Perekonomian: Digitalisasi Koperasi Jadi Peluang Emas

Untuk mencapai target tersebut, sekaligus menghadapi tantangan pengembangan koperasi, beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM. Di antaranya melalui koperasi berbasis inclusive closed loop yang dikembangkan sebagai koperasi “Multi Pihak”.

Di mana fokus koperasi nantinya bergerak di sektor riil, pembiayaan, amalgamasi yaitu merger sesama koperasi dan merger dengan unit usaha koperasi, serta upaya digitalisasi.

“Di era digital ini, digitalisasi koperasi makin penting. Tentunya ini adalah peluang emas karena saat ini pasar digital di Indonesia sebesar USD44 miliar dan pada 2025 diprediksi sekitar USD125 miliar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Senin (25/10).

Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali hingga 8 November

Di samping itu, pemerintah juga telah mendorong pengembangan koperasi melalui regulasi dengan terbitnya UU Cipta Kerja pada tahun 2020. Hal itu dilakukan untuk memberi kemudahan koperasi agar berkembang dan berdaya saing.

Pemerintah saat ini juga sedang mendorong terwujudnya program pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan (KPN), dalam rangka transformasi ekonomi yang salah satu kelembagaannya berupa koperasi. Pada tahun 2022 direncanakan akan terdapat beberapa pilot project terkait KPN ini.

Melalui KPN, diharapkan dapat dibentuk contoh koperasi di sektor pertanian dan kelautan perikanan yang kuat. Sehingga dapat melakukan usaha dari hulu sampai dengan hilir, on farm dan off farm, sampai dengan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk hasil pertanian.

“Harapannya dapat memajukan koperasi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan hasil produk memiliki nilai tambah,” jelasnya.