Fadli Zon Ungkap Indonesia sebagai Mega Laboratorium Ilmu Sosial, Ini Alasannya

LANGIT7.ID-Jakarta; Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, hadir sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) 2026 bertajuk “Peranan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Membangun Negara yang Berkeadilan dan Berkeadaban Berbasis Budaya” di Auditorium G. P. H. Haryo Mataram, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Kebudayaan berkolaborasi dengan Universitas Sebelas Maret dan HIPIIS, untuk membahas peran ilmu-ilmu sosial dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan bangsa, khususnya dengan menempatkan budaya sebagai bagian penting dalam memahami kehidupan masyarakat dan merumuskan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Menbud Fadli Zon yang juga merupakan Ketua HIPIIS menekankan bahwa Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya yang sangat besar. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai ruang penting bagi pengembangan ilmu sosial, sekaligus membutuhkan peran ilmuwan sosial untuk memahami berbagai persoalan masyarakat secara lebih utuh.

“Indonesia adalah mega laboratorium dalam persoalan-persoalan ilmu sosial, ilmu kemanusiaan, budaya, dan sebagainya. Dengan keragaman yang luar biasa, kita memiliki banyak persoalan sosial yang dapat menjadi objek penelitian untuk memahami kehidupan masyarakat dan membangun kebijakan yang lebih tepat,” ungkap Menbud.

Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan nilai kemanusiaan dan kebudayaan. Dalam konteks pembangunan, kemajuan ekonomi tidak seharusnya mengorbankan solidaritas sosial, sementara perkembangan demokrasi perlu tetap berpijak pada etika, musyawarah, serta penghormatan terhadap perbedaan.

Menbud mengatakan, peran peneliti sosial semakin penting di tengah kebutuhan terhadap kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Penelitian sosial dapat menyediakan data, analisis lapangan, serta pemahaman terhadap akar persoalan yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui pendekatan statistik atau ekonomi semata.

“Peneliti sosial adalah pondasi penting dalam membentuk kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mereka memiliki metode dan perangkat analisis untuk memahami fenomena sosial secara holistik, menggali akar persoalan seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik sosial, intoleransi, hingga perubahan budaya,” jelas Menbud.

Lebih lanjut, Menbud Fadli Zon menilai penguatan ilmu sosial perlu diikuti dengan sinergi yang lebih erat antara dunia akademik dan pemerintah. Menurutnya, hasil penelitian dan bukti empiris dapat menjadi dasar dalam menyusun regulasi, program, maupun kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial dan keberagaman budaya masyarakat. “Sinergi ini penting agar regulasi di bidang ilmu-ilmu sosial tidak semata bersifat administratif, tetapi disusun berdasarkan hasil penelitian, bukti empiris, pemetaan sosial, dialog dengan masyarakat, dan pemahaman atas keberagaman budaya kita,” tambah Menbud.

Sementara itu, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi UNS, Irwan Trinugroho, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Seminar Nasional HIPIIS di UNS. Ia menilai tema yang diangkat relevan dengan tantangan yang dihadapi ilmu-ilmu sosial saat ini, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan dunia akademik. Irwan juga menyoroti pentingnya memperkuat kembali peran ilmuwan sosial dalam memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dan negara.

“Ini tantangan besar bagi kita semua, bagaimana agar ilmu-ilmu sosial kembali berperan untuk membangun negara yang berkeadilan dan berkeadaban berbasis budaya. Kita membutuhkan cendekiawan ilmu sosial yang mampu memberikan gagasan dan pemikiran bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya menghasilkan karya akademik,” ucap Irwan Trinugroho.

Seminar Nasional HIPIIS 2026 menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang akademik dan kebijakan, antara lain Prof. Muhajir Effendi selaku Penasihat Khusus Presiden, Lukman Hakim, Ph.D. dari Universitas Negeri Sebelas Maret, Prof. Dr. Wasino dari Universitas Negeri Semarang, serta Falih Suaedi dari Universitas Airlangga. Diskusi seminar dimoderatori oleh Dr. Dwi Susanto selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UNS. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga melantik Pengurus Wilayah HIPIIS Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pelantikan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HIPIIS sekaligus memperkuat jejaring ilmuwan sosial di daerah.

Turut hadir dalam seminar, Ketua Harian HIPIIS, Dr. Alfan Alfian serta Sekretaris Jenderal HIPIIS, Prof. Ma’mun Murod, M.Si. Hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, antara lain Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Lita Rahmiati; Direktur Sejarah dan Permuseuman, Endah Budi Heryani; serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah, Riris Purbasari.

Menutup paparannya, Menbud Fadli Zon menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu berjalan seiring dengan penguatan nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kebudayaan. Menurutnya, ilmu sosial memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan dan kebijakan publik tetap berpijak pada kondisi masyarakat serta nilai-nilai yang hidup di Indonesia. “Kita bisa menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, tetapi tidak boleh kehilangan kemanusiaan. Membangun ekonomi juga tidak boleh mengorbankan solidaritas sosial, serta menjalankan demokrasi tanpa meninggalkan etika, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan,” pungkas Menbud.