LANGIT7.ID, Jakarta,- - Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
Fadli Zon memimpin Rapat Pleno Komisi Nasional Indonesia untuk
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (
UNESCO) atau
KNIU di Graha Utama Gedung A, Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan
KNIU setelah penataan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2026. Forum itu sekaligus menjadi wadah untuk mengonsolidasikan kementerian, lembaga, dan badan yang memiliki keterkaitan dengan program
UNESCO.
Baca juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Terpukau Monolog Ini, Kisah Adik Hilang Bikin MerindingDalam kapasitasnya sebagai Ketua KNIU,
Fadli Zon menegaskan bahwa penempatan Sekretariat KNIU di Kementerian Kebudayaan tidak berarti mengambil alih tugas dan kewenangan teknis kementerian atau lembaga lainnya.
Menurut dia, langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi nasional sehingga posisi Indonesia dalam berbagai agenda
UNESCO dapat disampaikan secara lebih terpadu.
“Rapat Pleno
KNIU menguatkan koordinasi
getting institution right, getting intervention right, and getting coordination right,” kata
Fadli.
Ia menjelaskan, kementerian dan lembaga yang selama ini menjadi
focal point UNESCO tetap menjalankan mandat serta kewenangan masing-masing. Implementasi program maupun konvensi
UNESCO yang telah berjalan juga tetap menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait.
“Tidak ada pengalihan kewenangan substantif dari kementerian/lembaga kepada KNIU, karena KNIU berfungsi sebagai fasilitator koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antar pemangku kepentingan,” ujarnya.
Tiga Agenda Prioritas KNIUDalam rapat pleno tersebut, Fadli juga memaparkan tiga agenda prioritas KNIU yang akan dijalankan dalam satu tahun ke depan.
Baca juga: Fadli Zon Resmikan Perpustakaan Danantara di Museum Nasional, Intip KoleksinyaAgenda pertama adalah melakukan pemetaan seluruh program UNESCO di Indonesia. Pemetaan tersebut mencakup
World Heritage, Memory of the World, Global Geoparks, Biosphere Reserve, serta berbagai program dan jaringan UNESCO lainnya.
Kedua, KNIU akan memperkuat diplomasi Indonesia di UNESCO. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan koordinasi posisi Indonesia dalam berbagai sidang UNESCO, dukungan terhadap pencalonan Indonesia pada sejumlah badan antarpemerintah UNESCO, serta peningkatan kontribusi Indonesia dalam agenda global UNESCO.
Sementara agenda ketiga berkaitan dengan penguatan pelaporan dan monitoring secara lebih terkoordinasi. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh laporan periodik kepada UNESCO dapat diselesaikan tepat waktu.
KNIU juga akan mendorong mekanisme berbagi data dan informasi yang lebih baik di antara para focal point.
KNIU Aktifkan Sejumlah Kelompok KerjaUntuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, Fadli Zon mengarahkan agar Kelompok Kerja (Pokja) diaktifkan sebagai salah satu instrumen kerja utama KNIU.
Baca juga: Fadli Zon Ungkap Indonesia sebagai ‘Mega Laboratorium’ Ilmu Sosial, Ini AlasannyaBeberapa Pokja yang akan diaktifkan antara lain Pokja Pendidikan, Pokja Ilmu Pengetahuan, Pokja Kebudayaan, serta Pokja Komunikasi dan Informasi. Pokja lainnya dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
Keberadaan Pokja diharapkan menjadi ruang koordinasi teknis dan substansi bagi kementerian dan lembaga yang terkait dengan program UNESCO.
Rapat Pleno KNIU juga menjadi forum integrasi untuk membahas berbagai program di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta komunikasi. Masing-masing perwakilan kementerian dan lembaga menyampaikan program UNESCO yang menjadi tanggung jawabnya.
Melalui forum tersebut, KNIU diharapkan dapat membangun mekanisme koordinasi nasional yang lebih efektif sekaligus menyusun peta keterlibatan Indonesia dalam seluruh instrumen UNESCO.
Selain itu, forum tersebut ditujukan untuk membangun komitmen bersama agar KNIU menjadi simpul utama koordinasi nasional sesuai amanat
Operational Guidelines for National Commissions for UNESCO.
Menutup rapat, Fadli berharap KNIU dapat menjadi rumah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan UNESCO di Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dan semangat kolaborasi dalam meningkatkan partisipasi Indonesia di forum internasional UNESCO.
Baca juga: Ada 23 Ribu Mahasiswa Indonesia di Univ Al-Azhar, Fadli Zon Ungkap Rencana Besar Ini“Indonesia harus hadir lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpengaruh dalam forum UNESCO. Dengan itu, kami mengajak seluruh anggota KNIU untuk mendukung implementasi Perpres Nomor 31 Tahun 2026 demi penguatan peran Indonesia di UNESCO,” kata Fadli.
(est)