Ketua MPR Hadiri Peluncuran Buku Sejarah MPR dan Risalah Perubahan UUD 45

LANGIT7.ID-Bandung; Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pidato dalam acara peluncuran buku Sejarah MPR dan risalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Gedung Merdeka, Bandung. Gedung tersebut menjadi saksi bisu dua peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia dan dunia: Konferensi Asia-Afrika 1955 serta sidang Konstituante dalam merumuskan masa depan ketatanegaraan Indonesia.

Di hadapan para tamu undangan, Muzani mengenang kembali momen monumental tahun 1955, ketika 29 negara Asia dan Afrika berkumpul di tengah ketegangan Perang Dingin. Menurutnya, inisiatif Presiden Soekarno saat itu berhasil menyatukan negara-negara yang baru merdeka untuk tidak terseret ke dalam arus politik blok Timur maupun Barat.

"Gedung ini menjadi saksi bagaimana dunia ditentukan pada masa depan oleh negara-negara Asia-Afrika. Banyak negara terinspirasi kemerdekaannya dari gedung ini, seperti Aljazair, Maroko, dan negara-negara Afrika serta Asia lainnya," ujar Muzani.

Ia juga menyoroti pergeseran pandangan global terhadap demokrasi dan kapitalisme. Negara-negara Barat, lanjutnya, mulai mempertanyakan efektivitas sistem mereka sendiri seiring munculnya kekuatan ekonomi baru dari blok Timur, seperti Tiongkok, Vietnam, dan Rusia, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi pesat.

"Negara-negara yang tadinya dianggap kelas dua atau kelas tiga, kini memiliki pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar. Sementara negara Barat terseok-seok dalam stagnasi pertumbuhan di atas 2 persen," tuturnya.

Namun, bagi Indonesia, Muzani menegaskan bahwa demokrasi telah menjadi pilihan final untuk mengelola aspirasi rakyat dan menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

"Demokrasi adalah cara yang paling baik untuk mengelola perbedaan. Kita telah sampai pada titik final bahwa demokrasi adalah pilihan kita," tegasnya.

Dalam acara tersebut, Muzani juga mengenang peran tokoh-tokoh Konstituante dan anggota Komisi Konstitusi yang terlibat dalam amendemen UUD 1945 pada 1999–2002. Ia meminta para tokoh yang hadir untuk berdiri, disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Muzani menekankan bahwa amendemen UUD 1945 telah memperkuat posisi Indonesia sebagai negara presidensial, negara hukum, dan negara yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, pemilihan presiden langsung dinilai telah mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya, serta membuat isu-isu seperti pertanian, nelayan, buruh, kebersihan, banjir, dan kemacetan menjadi bagian dari janji politik yang dapat ditagih rakyat.

"Sejak era reformasi, persoalan-persoalan itu mengemuka dan menjadi janji yang baik dari para calon pemimpin. Rakyat bisa menanyakan janji-janji tersebut jika yang bersangkutan terpilih," jelasnya.

Terkait wacana revisi UUD 1945 setelah 25 tahun amendemen, Muzani menegaskan bahwa MPR tidak akan gegabah. Semua aspirasi dan gagasan dari berbagai elemen masyarakat akan didengarkan dengan cermat.

"Perubahan UUD 1945 akan membawa konsekuensi yang luar biasa. Kita tidak akan gegabah," ujarnya.

Di akhir pidatonya, Muzani mengusulkan agar penerbitan buku sejarah MPR tahun depan dilengkapi dengan risalah perdebatan BPUPKI, PPKI, Konstituante, dan pidato Dekrit Presiden Soekarno sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.

"Buku ini bukan semata-mata buku sejarah. Buku ini lahir dari pergulatan pemikiran, perdebatan, dan cita-cita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya," pungkasnya.

Acara peluncuran buku tersebut dihadiri oleh para tokoh sejarah, anggota Komisi Konstitusi, serta sejumlah pejabat negara. Turut hadir pula Wali Kota Bandung yang disebut Muzani tengah berupaya mengatasi berbagai persoalan kota, seperti kebersihan, kemacetan, dan banjir.(*/saf)