Pengurus Baru PBNU Mulai Tancap Gas Kerja, Masih Ada PCNU Sekadau Lapor ke KPK, 27 Cabang Lain Siap Ikut

LANGIT7.ID-Jakarta; Muktamar NU sudah selesai dan pengurus pun sudah terbentuk. Bahkan para pengurus sudah mulai tancap gas bekerja untuk program program andalan NU hasil muktamar. Namun riak riak muktamar masih saja ada. Salah satunya kejadian Rabu(7/10/2026) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan menerima aduan masyarakat (dumas) dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, terkait dugaan politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU 2026 yang telah berlangsung Agustus lalu.

"Benar, ada laporan tersebut," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Budi menegaskan dalam dumas PCNU Sekadau tidak ada uang yang diserahkan kepada KPK. Ia juga menjelaskan setiap dumas akan ditelaah dan diverifikasi lebih dulu.

"Namun kami pastikan bahwa tidak ada penyerahan uang dari pihak pelapor kepada KPK. Adapun untuk materi pelaporan dan identitas pelapor, sesuai mekanismenya, merupakan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan secara terbuka kepada publik," kata Budi.

"Namun kami pastikan, sebagai bentuk akuntabilitas proses kerja di KPK, setiap progres tindak lanjut atas suatu laporan kami sampaikan kepada pihak pelapor," imbuhnya.

PCNU Sekadau Serahkan Bukti dan Kembalikan Dana

Bagus Fitrianto dalam penjelasannya mengatakan telah menyerahkan sejumlah bukti ke KPK terkait dugaan politik uang dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

"Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima," kata Bagus kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/10).

Bagus menjelaskan, bukti yang diserahkan ke KPK berupa dokumen kronologi, tiket penerbangan, serta uang tunai yang diklaim sebelumnya diterima. Ia juga menyebut penerimaan politik uang ini tidak hanya terjadi di PCNU Sekadau.

Bukan Kasus Tunggal: 27 Cabang Lain Siap Ikut

"Ini bukan kasus tunggal, setidaknya ada sekitar 27 Pengurus Cabang lain yang juga siap melakukan langkah serupa untuk mengembalikan uang yang mereka terima," ujarnya.

Bagus menjelaskan, pemberian uang itu diduga berkaitan dengan upaya mengondisikan dukungan dalam proses pemilihan Rais Aam di Muktamar NU.

Ia pun meminta KPK menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Kami mendesak KPK segera mengambil langkah hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana dan kami meminta perkembangan penanganan laporan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," imbuhnya.