Menteri Kebudayaan Dorong Kolaborasi dan Akselerasi Pemajuan Kebudayaan

LANGIT7.ID-Jakarta;Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dalam upaya pelindungan serta pemajuan kebudayaan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di Plaza Insan Berprestasi, kompleks Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta.

Dalam arahannya, Fadli mengapresiasi capaian program prioritas sepanjang 2026, termasuk peningkatan jumlah penetapan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

Ia juga mendorong percepatan penyelesaian sejumlah proyek revitalisasi situs budaya agar dapat dituntaskan sesuai target. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemugaran kompleks Candi Prambanan, khususnya candi perwara yang sebagian besar masih berupa reruntuhan.

Pemerintah telah menyiapkan program konservasi dan restorasi terhadap 218 candi perwara yang belum dipugar. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi para ahli serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses dokumentasi dan rekonstruksi, dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian cagar budaya.

“Kementerian Kebudayaan harus relevan, bukan hanya sekadar penetapan, pencatatan, verifikasi, tetapi lebih dari itu, yaitu muaranya kepada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan sesuai dengan amanat konstitusi. Kementerian Kebudayaan harus hadir dalam pelindungan kebudayaan dan situs-situs bersejarah dan taman budaya,” ungkap Fadli.

Kementerian Kebudayaan juga mendorong pelibatan pihak swasta melalui pembentukan Dewan Penyantun (Board of Trustees) untuk menghimpun pendanaan di luar APBN. Skema pendanaan alternatif tersebut disebut telah mendukung revitalisasi sejumlah aset budaya, seperti Candi Plaosan, Candi Muaro Jambi, kawasan Dieng, hingga Museum Nasional Indonesia.

Selain itu, pemerintah menyiapkan program Dana Indonesia Raya untuk memfasilitasi seniman dan komunitas budaya di berbagai daerah. Seiring dengan pembangunan infrastruktur kebudayaan, aspek keamanan dan kualitas layanan juga menjadi perhatian.

Pengelola situs dan museum besar didorong menyediakan alat pemadam kebakaran, terutama di bangunan rumah adat berbahan kayu. Penataan ruang pamer museum juga perlu diperbaiki agar mampu meningkatkan daya tarik sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian berbasis kebudayaan.

“Kebudayaan adalah investasi strategis dengan empat pilar yang kita kedepankan, yaitu kebudayaan sebagai binding power, source of identity, new engine of economic growth, dan kebudayaan sebagai kekuatan soft power. Oleh karena itu, infrastruktur di daerah-daerah harus diperbaiki sehingga ekosistemnya hidup, dan ini sejalan saya kira dengan arah pembangunan kebudayaan,” tegas Fadli.

Memasuki perencanaan 2027, penguatan ekosistem kebudayaan menjadi salah satu fondasi utama pemajuan kebudayaan. Untuk mendukung hal tersebut, Fadli menekankan tiga aspek penting dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola Kementerian Kebudayaan, yakni getting institution right, getting intervention right, dan getting coordination right.

Ketiga aspek tersebut mencakup penguatan kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi secara tepat, penyusunan kebijakan dan intervensi yang selaras dari pusat hingga daerah, serta pembenahan koordinasi antarsatuan kerja.

Seluruh proses tersebut harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan, Inspektur Jenderal Fryda Lucyana, Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan Anindita Kusuma Listya, serta sejumlah staf khusus dan pejabat di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

Hadir pula Direktur Warisan Budaya Agus Widiatmoko, Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Lita Rahmiati, Direktur Sejarah dan Permuseuman Endah Budi Heryani, Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual I Made Dharma Suteja, Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Sjamsul Hadi, serta para kepala Balai Pelestarian Kebudayaan dari seluruh Indonesia.

Menutup arahannya, Fadli berharap sinergi antara lima satuan kerja pusat, Balai Pelestarian Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya semakin kuat dalam mendukung program pemajuan kebudayaan.

Sejumlah agenda juga disiapkan untuk 2027, di antaranya evaluasi terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan agar pelaksanaannya semakin inklusif dan mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat.

Evaluasi terhadap 33 infrastruktur Balai Pelestarian Kebudayaan juga akan terus dilakukan guna memastikan kualitas fasilitas dan layanan pelestarian kebudayaan di berbagai daerah semakin optimal.

(/zd)*