Sabtu, 14 November 2026 
PLN-GGGI Teken Perjanjian Karbon Terbesar di Dunia antara Indonesia-Norwegia
Penandatanganan berlangsung di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026). Kesepakatan ini merupakan bagian dari kemitraan bilateral Indonesia dan Norwegia.
Melalui perjanjian tersebut, pembiayaan karbon dari kerja sama Indonesia-Norwegia akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan proyek energi bersih, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Program ini ditargetkan menghasilkan pengurangan emisi hingga 12 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e).
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, mengatakan penandatanganan MOPA menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan kerja sama internasional menjadi aksi mitigasi yang memberikan manfaat bagi Indonesia.
“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.
Ia menambahkan, pemerintah terus menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, termasuk sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga integritas perdagangan karbon dan mencegah penghitungan ganda atas pengurangan emisi.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, menyebut kerja sama ini sebagai salah satu program perdagangan karbon berskala besar yang diarahkan untuk mendorong penurunan emisi di Indonesia.
Melalui perjanjian tersebut, Norwegia akan mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan listrik bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.
Dorong pengembangan energi bersih
Kerja sama Indonesia dan Norwegia akan dijalankan melalui program Generation-Based Incentive (GBI), yaitu mekanisme insentif berbasis hasil pengurangan emisi. Pada tahap awal, program ini berfokus pada pengembangan PLTS terapung yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS).
Melalui skema tersebut, dukungan pembiayaan karbon diberikan berdasarkan hasil pengurangan emisi yang telah diverifikasi. Mekanisme ini diharapkan dapat membantu proyek energi bersih yang menghadapi kendala kelayakan finansial agar dapat direalisasikan.
Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menerjemahkan agenda transisi energi Indonesia menjadi investasi dan proyek nyata.
Menurutnya, mekanisme pembiayaan karbon internasional membuka peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari upaya penurunan emisi.
“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Ia menambahkan, sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Selain itu, terdapat potensi tambahan pembiayaan sebesar 300 juta dolar AS untuk proyek energi yang hampir mencapai tahap financial close.
“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” tambah Suroso.
Suroso menegaskan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi. PLN pun terus membuka peluang kemitraan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek energi bersih di Indonesia.
Melalui kesepakatan ini, Indonesia dan Norwegia diharapkan dapat memperkuat implementasi pasar karbon internasional sekaligus mendorong investasi pada sektor energi bersih. Kerja sama tersebut juga diharapkan mendukung pencapaian target iklim nasional, memperkuat ketahanan energi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
(*/zd)
