LANGIT7.ID-Jakarta; Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai fragmentasi aset dan kelembagaan masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai membuat potensi aset keuangan syariah belum sepenuhnya terintegrasi untuk memperkuat kapasitas investasi dan pembiayaan sektor produktif.
Ketua LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan, estimasi aset komersial keuangan syariah milik negara dan daerah mencapai sekitar Rp928 triliun per Juli 2026. Namun, aset tersebut masih tersebar di berbagai lembaga keuangan syariah dan belum seluruhnya terhubung dalam satu strategi investasi serta pembiayaan terintegrasi.
Dari total aset tersebut, bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp522 triliun atau sekitar 56,3%. Selanjutnya, pembiayaan negara mencapai Rp169 triliun atau 18,2%, Bank Umum Syariah (BUS) BUMD sebesar Rp79 triliun atau 9%, serta Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembangunan Daerah (BPD) sekitar Rp73 triliun atau 8%.
Sementara itu, kategori lainnya menyumbang sekitar Rp85 triliun atau 9% dari total aset, yang terdiri atas pasar modal syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) pemerintah daerah, asuransi syariah, dan penjaminan syariah.
Menurut Anggito, fragmentasi tersebut menjadi alasan perlunya penguatan konsolidasi kelembagaan agar aset keuangan syariah dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Salah satu opsi yang dikaji adalah pembentukan Danantara Syariah sebagai platform investasi dan pengembangan sistem ekonomi syariah.
"Estimasi kebutuhan penguatan modal indikatif sekitar Rp50 triliun untuk mendukung konsolidasi secara bertahap hingga 2030," jelasnya dalam acara Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027, dikutip Jumat (20/11/2026).
Dari kebutuhan modal tersebut, sekitar 53,3% diperkirakan berbentuk modal tunai dan 46,7% berupa modal non-tunai atau inbreng. Komposisi akhirnya akan bergantung pada desain transaksi, valuasi aset, serta kesiapan kelembagaan.
Anggito menjelaskan, konsolidasi diharapkan tidak hanya memperkuat permodalan, tetapi juga meningkatkan kapasitas pembiayaan produktif, menurunkan biaya intermediasi, dan memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah.
Dalam kajian LPS, konsolidasi melalui Danantara Syariah berpotensi meningkatkan skala ekonomi dari sekitar Rp3.910 triliun menjadi Rp5.332 triliun. Adapun pangsa ekosistem syariah diproyeksikan meningkat dari 12,3% menjadi 17,3% pada 2030.
Meski demikian, Anggito menegaskan angka tersebut masih merupakan proyeksi ilustratif yang membutuhkan pengujian lebih lanjut.
Dia menambahkan, Danantara Syariah dapat dikembangkan melalui pembentukan subholding investasi yang menyinergikan permodalan dengan kebutuhan industri halal. Platform tersebut juga berpotensi mempertemukan investasi jangka panjang dengan kebutuhan pembiayaan sektor produktif, seperti ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, energi, infrastruktur, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam pengembangannya, Anggito menekankan pentingnya pemisahan fungsi komersial dengan mandat pengelolaan dana umat, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) serta dana haji. Prinsip amanah, profesionalisme, transparansi, dan kehati-hatian juga perlu menjadi landasan pengelolaan.
Dengan demikian, konsolidasi kelembagaan diharapkan dapat menghubungkan aset keuangan syariah yang selama ini tersebar menjadi sumber pembiayaan yang lebih terintegrasi bagi pengembangan ekonomi nasional. (*)
(lam)