Pemerintah Gandeng Komunitas Media dan Internasional

Langit7, Jakarta - Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum pembahasan agenda pemulihan ekonomi dari dampak pandemi di setiap sektor kehidupan. Lebih dari 100 agenda pertemuan tingkat menteri dan pimpinan negara G20 telah diagendakan untuk mewujudkan visi Recover Together, Recover Stronger.

Guna meningkatkan dan memperkuat edukasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia kepada publik, Pemerintah mendorong keterlibatan komunitas media baik di dalam maupun luar negeri.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memandu Courtessy Briefing: Welcoming Indonesia’s Precidency in 2022 bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; dan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.

“Diskusi ini bertujuan untuk melanjutkan upaya kolaboratif mengedukasi, menginformasikan dan mempromosikan Presidensi G20 Indonesia kepada publik. (Sekaligus mengajak rekan-rekan media) untuk menarik komunitas internasional untuk datang, serta ikut terlibat dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tahun depan,” jelasnya dalam acara yang berlangsung virtual dari Badung, Bali, Jumat (26/11/2021) malam.

Baca juga: Sukseskan Presidensi G20, Kominfo Siapkan Infrastruktur TIK

Melalui diskusi itu Menkominfo mengharapkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat lebih efektif dan berkolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan event internasional yang berlangsung setiap setahun sekali itu. Terutama, dari kalangan pekerja media.

“Dapat mengenali agenda Presidensi G20 Indonesia dan bersama membangun komunikasi publik yang lancar serta efisien. Sekaligus mengelaborasi komunikasi media mengenai Presidensi Indonesia G20,” jelasnya.

Fokus Pemulihan Ekonomi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sebagai anggota G20, Indonesia akan membahwa intervensi untuk menjawab tantangan di bidang pemulihan ekonomi. Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum untuk meningkatkan diplomasi ekonomi guna menciptakan arsitektur ekonomi dan pemulihan kesehatan global pascapandemi.

“Kami berpandangan bahwa mengelola Presidensi G20 membutuhkan komitmen dan kolaborasi. Oleh karena itu, penguatan kerjasama internasional melalui forum G20 menjadi sangat penting. Ini akan membantu memulihkan kepercayaan global,” ungkapnya.

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan prinsip inklusivitas sebagai salah satu kunci dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Hal itu disebabkan karena Indonesia tidak hanya memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.

“Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia. Jika kita melihat beberapa tahun ke belakang saat kita menjadi anggota Dewan Keamanan PBB misalnya, Indonesia secara konsisten menjadi bagian dari solusi, menjembatani perbedaan dan selalu menyuarakan kepentingan negara berkembang. Dan peran ini akan kita lanjutkan pada saat Indonesia memegang Presidensi G20,” ujarnya.

Baca juga: Menkominfo Ajak Satukan Komunikasi Publik

Bahkan, menurut Menlu, Indonesia juga akan memberikan perhatian besar kepada seluruh komunitas di negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia.

“Kita juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, perempuan, pemuda, akademisi, dunia usaha dan parlemen,” ujar Retno Marsudi.

Perhatian itu akan diwujudkan melalui pembahasan sesuai pilar sistem kerja G20, yaitu Finance Track dan Sherpa Track. “Finance Track akan betul-betul fokus pada isu keuangan dan moneter. Sedangkan Sherpa Track, selama Presidensi ini, Indonesia akan melakukan 12 pertemuan tingkat menteri. Seperti development, digital economy, health, environment and climate energy, employment, trade, industry and investment, tourism, agriculture, education dan special ministerial meeting on women empowerment,” jelasnya.

Menteri Retno Marsudi menjelaskan akan ada pertemuan government to government yang mengerucut pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi pada Oktober 2022 di Indonesia.

“Akan ada juga pertemuan yang sifatnya di luar government, dinamakan engagement group. Terdapat 10 engagement group yaitu bisnis, masyarakat sipil, serikat buruh, ilmuwan, lembaga think tank, perkotaan, wanita, pemuda, dan parlemen,” jelas Retno Marsudi.
Kebijakan Extra Ordinary

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Forum G20 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi dunia, terutama pada saat pandemi Covid-19 belum selesai. Pembahasan dalam forum itu berkaitan dengan tantangan mengenai desain pemulihan ekonomi bersama.

“Terjadi ketidakmerataan akibat akses dari vaksin dan kemudian munculnya komplikasi seperti disrupsi dari sisi supply side dan juga inflasi serta kenaikan harga komoditas. Ini tentu menjadi tantangan yang besar untuk mendesain suatu pemulihan ekonomi bersama karena sebagian negara akan mulai melakukan aksi exit policy dari policy-policy yang sifatnya extra ordinary, yaitu dalam hal ini seperti kebijakan moneter dan fiskalnya,” jelasnya.

Presidensi G20 Indonesia, menurut Menteri Sri Mulyani merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk menggalang kolaborasi global untuk pemulihan ekonomi secara bersama dan lebih kuat.

“Tentu membutuhkan sebuah pertemuan, di mana persiapan maupun dalam hal ini diskusi diantara para pembuat keputusan di negara-negara G20, terutama pada level leaders, yaitu para pimpinan negara maupun di level menteri keuangan dan bank sentral yang merupakan suatu pertemuan untuk membahas tantangan pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Baca juga: Moeldoko: Negara Berkembang Berharap Besar terhadap Presidensi G20 Indonesia

Beberapa isu yang akan menguat sebagai kelanjutan maupun perkembangan terbaru pasca Presidensi Italia sebelumnya, menurut Menteri Sri Mulyani antara lain bagaimana pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang cukup dalam dan permanen terhadap perekonomian.

“Kita akan membahas mengenai masalah digital currency, global taxation agreement, climate change, dan upaya mencapai kemajuan financing bagi negara-negara berkembang dan emerging,” jelasnya.