Kemenag Terus Dorong Kemandirian Pesantren, Susun Roadmap Hingga 2024

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan dukungan terhadap pesantren. Tahun ini, Presiden Jokowi juga telah menandatangani Perpres No.82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengatur Dana Abadi Pesantren.

Terbitnya Perpres tersebut akan sangat membantu pelaksanaan amanat UU No.18/2019 yang menyebutkan tiga fungsi pesantren yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan, sebagai institusi yang secara langsung berurusan dengan pesantren, Kemenag telah menyusun kebijakan kemandirian pesantren. Kebijakan yang dibuat itu juga mempertimbangkan fungsi pesantren di masyarakat, serta melimpahnya sumber daya manusia (SDM) pesantren.

Menurut Yaqut, pesantren dan masyarakat sekitar memiliki sumber daya ekonomi. Jika itu dikelola itu dengan baik bisa menjadi potensi ekonomi berkelanjutan yang berdampak positif dalam menopang pesantren dalam menjalankan tiga fungsinya.

“Jaringan antar pesantren juga merupakan modal sosial yang sangat menunjang kebijakan yang disusun Kemenag terkait kemandirian pesantren ini,” kata Yaqut melalui keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021).

Dia mengatakan, kebijakan kemandirian pesantren bertujuan terwujudnya pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Tentu dengan sumber daya itu pesantren dapat menjalan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal.

Yaqut menyebut empat tujuan dari kebijakan tersebut. Pertama, penguatan fungsi pesantren dalam menghasilkan SDM unggul, baik dalam ilmu agama, keterampilan kerja, maupun kewirausahaan. Kedua, penguatan pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi.

Ketiga, penguatan pesantren sebagai community economic hub. Keempat, penguatan peran Kemenag dalam mewujudkan program kemandirian pesantren.

Sesuai dengan karakteristik pesantren dan fungsinya, kebijakan itu juga menekankan nilai-nilai inklusivitas, fasilitatif, serta transparansi. Tahun ini, Kemenag telah menetapkan roadmap Kemandirian Pesantren. Roadmap itu telah dirilis pada Mei 2021. Sebagai langkah lanjutan, telah dibuat timeline dari 2021 sampai 2024.

“Tahun 2021, kami luncurkan program Pesantrenpreneur, pengembangan Dashboard Data Ekonomi Pesantren, serta piloting program Kemandirian Pesantren untuk 100 pesantren. Tahun depan, akan ada peluncuran 100 Badan Usaha Milik Pesantren (BUM-Pes), Santripreneur, Platform Digital Ekonomi Pesantren, yang dilanjutkan dengan replikasi program kemandirian di 500 pesantren,” kata Yaqut.

Untuk 2023, akan ada peluncuran Community Economic hub, yang dilanjutkan dengan replikasi kemandirian pesantren di 1.500 titik pesantren. Lalu pada 2024, akan dilakukan replikasi serupa di banyak pesantren lainnya.

“Program ini sejalan dengan gagasan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ucapnya.