Sartono mengatakan konversi gas tersebut tidak sesederhana dengan hanya memberikan kompor listrik. Terlebih, pengguna gas 3 kg sebagian besar didominasi oleh masyarakat kecil.
Hal tersebut sesuai dengan penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.
Airlangga memastikan, program konversi kompor elpiji 3 kilogram tidak akan diberlakukan pada tahun ini, 2022. Program kompor listrik ini masih merupakan uji coba sebanyak 2.000 unit dari rencana 300.000 unit.
General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya mengatakan keikutsertaan ini sebagai perwujudan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pemerintah dalam akselerasi program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
Mulyanto menyebut kebijakan pemerintah tidak berperasaan dan terlalu terburu-buru. Pemerintah seharusnya berkonsultasi dahulu dengan Komisi VII DPR RI yang menangani masalah energi.
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (PT TWC) bekerjasama dengan Bitread menggelar Borobudur Creative Race (BRACE) pada Sabtu (17/9/2022) berlokasi di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur dan kawasan sekitarnya.
Informasi dugaan kebocoran data ini diungkap oleh Dark Tracer melalui akun Twitternya, dengan handle @darktracerint. Dalam cuitannya, Dark Tracer mengklaim kebocoran data ini berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Ia menuturkan, omset per bulan mencapai Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan. Hasil pendistribusian tersebut dialokasikan kembali kepada masjid untuk kebutuhan operasional.
Hacker atau peretas bisa dibilang kelompok paling menakutkan. Tanpa diketahui, mereka bisa mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan sistem jaringan untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem.
Secara gamblang, salah satu anggota Breached Forum ini membocorkan data instansi besar Indonesia, mulai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Indihome, informasi registrasi kartu SIM, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU).
RUU PDP akan memberikan kepastian hukum yang berkekuatan tetap dalam melindungi data pribadi masyarakat di ranah digital. Selain itu, RUU PDP sangat dibutuhkan mengingat serangan siber di Indonesia pun sudah kian marak.
Johnny menuturkan, Kominfo memberikan dukungan sepenuhnya kepada BSSN. Terutama di aspek peningkatan peralatan dan kemampuan teknis, sistem sumber daya manusia.
Hal tersebut dilakukannya untuk memfasilitasi masyarakat yang bingung dengan barang bekas yang dimiliki, sehingga melalui program pemberdayaan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bersedekah dengan cara lain.
Jadi dalam kesimpulannya tadi semua melaporkan bahwa (struktur data) tidak sama, tapi ada beberapa file yang ada kemiripannya. Untuk itu, dari semua operator begitu juga dari Dukcapil, kita sepakat untuk dilakukan investigasi lebih dalam lagi, ucap Semuel.