Sidang Isbat

Kementerian Agama (Kemenag) menggelar sidang isbat awal Dzulhijjah 1445 H/2024 M diprediksi bertepatan dengan 8 Juni 2024.

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (Penetapan) 1 Syawal 1445 H pada Selasa, 9 April 2024. Sidang isbat akan digelar di Auditorium HM. Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta.

Kementerian Agama (Kemenag) rutin menggelar sidang isbat (penetapan) awal Ramadhan, Syawwal dan Zulhijjah. Hal ini sudah berlangsung sejak dekade 1950-an, sebagian sumber menyebut 1962.

Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan 1445 H pada 10 Maret 2024. Sidang Isbat akan dihelat di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama

Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa (20/6/2023). Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi jatuh pada Kamis (23/3/2023). Keputusan itu diambil melalui sidang isbat di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Rabu (22/3/2023).

Sidang Isbat awal Ramadhan 1444 Hijriah akan digelar Kementerian Agama pada Rabu, 22 Maret 2023. Sidang isbat bakal berlangsung secara hybrid.

Umat Islam baru saja memperingati malam Nisfu Sya'ban yang menandakan Ramadhan semakin dekat. Kapan awal Ramadhan 2023 atau 1444 Hijriah di Indonesia masih menunggu keputusan sidang isbat pemerintah.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, meminta masyarakat muslim Indonesia tidak terpecah-belah hanya karena perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha 1443 H.

Ini merupakan layanan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelaksanaan terkait ibadah di bulan Zulhijah. Sidang Isbat Awal Zulhijah akan terbagi dalam tiga tahap.

Kementerian Agama RI menetapkan 1 Syawal 1443 H jatuh pada Senin, 2 Mei 2022. Keputusan ini diambil setelah pemerintah menggelar sidang isbat pada Ahad sore (1/5/2022).

Mantan Kepala Kanwil Kemenag Jabar ini mengungkapkan, pihaknya juga mengundang Komisi VIII DPR RI, akademisi dari sejumlah universitas, pimpinan pondok pesantren, serta para pakar dan ahli falak.