Jawa Barat

Emil mendoakan agar kuota haji untuk Jawa Barat bisa terus bertambah, sehingga masa tunggu bagi yang akan menunaikan ibadah haji bisa dipercepat setiap tahunnya. Di mana Jawa Barat waktu tunggunya adalah 32 tahun.

Selain masyarakat sekitar yang hadir, keluarga Emil juga mengundang para sahabat Eril dari SD-SMP-SMA, beserta guru-gurunya semasa sekolah.

Dia menerangkan bahwa kendati kecil (faktor pernikahaan dini) akan tetapi pengaruh dari pernikahan dini ini nantinya akan berdampak pada efeknya, sehingga bimbingan pra nikah menjadi hal yang penting.

Setelah mendapat vaksin pertama, satu bulan kemudian mendapat dosis kedua dan untuk booster sendiri diberikan enam bulan setelah dosis kedua.

Saat ini Provinsi Jawa Barat tengah memasuki bonus demografi, di mana usia produktif akan lebih banyak dibanding usia nonproduktif.

Dengan adanya masa perpanjangan libur lebaran, para pelajar atau siswa/ siswi SMA, SMK, dan SLB di Jabar mulai masuk sekolah pada hari Kamis 12 Mei 2022 mendatang.

Shofwan mengatakan kewaspadaan dini tersebut perlu dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sekaligus mengurangi pemakaian listrik yang berlebihan selama mudik Lebaran.

34 ruas jalan tersebut menurut Bambang, tersebar di Jabar bagian utara, tengah dan selatan. Adapun untuk kesiagaan, DBMPR Jabar menyiagakan 41 posko yang tersebar di seluruh Jabar.

Dalam KMA yang ditandatangani Menag Yaqut tertanggal 22 April 2022 ini ditetapkan bahwa kuota haji Indonesia tahun 1443 H/2022 M berjumlah 100.051, terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

Terdapat pula 3.108 orang yang masuk dalam kategori suspek Covid-19. Penambahan kasus didapat setelah 107.605 spesimen dari 72.984 orang diuji di jejaring laboratorium di seluruh Indonesia pada hari ini.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap memberikan layanan mudik gratis untuk 10.500 penumpang melalui jalur darat.

Emil menilai antusiasme masyarakat untuk beribadah cukup tinggi. Terlihat dari hampir penuhnya sudut Masjid Pusdai. Hal ini mengingat Ramadan tahun ini pemerintah memperbolehkan warga untuk kembali melaksanakan salat tarawih.

Uu menekankan, Smartren Ramadhan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru agama, atau dinas pendidikan saja, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama yang bisa dikolaborasikan dengan MUI, Kementerian Agama, maupun IRMA.