Kontroversi Muhammadiyah Tambang

Kontroversi Muhammadiyah menerima tawaran pengelolaan IUP mengingatkan pada perdebatan Buya Hamka dan Moeljadi Djojomartono di tahun 1960. Kisah ini mengajarkan pentingnya dialog dan kompromi dalam menghadapi perbedaan pendapat. Meski sempat tegang, kedua tokoh akhirnya berdamai, membuktikan kekuatan persatuan Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman.

Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Keputusan ini diambil setelah rapat konsolidasi nasional di Yogyakarta. Meski ada demo dari anak muda Muhammadiyah, PP Muhammadiyah tetap pada keputusannya. Alasannya, untuk memperluas dakwah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Muhammadiyah menjadi ormas kedua setelah NU yang menerima izin tambang.

Muhammadiyah dikabarkan menerima tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Prof Abdul Mu'ti, Sekretaris PP Muhammadiyah, menyatakan keputusan resmi akan diumumkan setelah konsolidasi nasional 27-28 Juli. Berita ini menuai pro-kontra di media sosial. Sebagian mendukung, namun banyak yang mengkhawatirkan dampak lingkungan dan konflik agraria. Muhammadiyah ditantang mengelola tambang secara bertanggung jawab.