Transparansi Keuangan

Menkeu Sri Mulyani merombak sistem perbankan dengan PMK 47/2024, memperketat pembukaan rekening baru. Lembaga keuangan dilarang melayani nasabah yang menolak prosedur identifikasi. Dirjen Pajak diberi wewenang lebih luas untuk memantau transaksi. Kebijakan ini mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi, bertujuan meningkatkan transparansi keuangan. Meski ketat, aturan ini tetap memberi ruang fleksibilitas untuk transaksi tertentu.