Pbnu

Graha Aswaja akan diangun di atas tanah yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi NTT tiga lantai.

Ketua Lembaga Dakwah PBNU, KH Agus Salim HS menjelaskan, Islam mengharamkan konsumsi miras karena dapat merusak akal. Akal sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki manusia, sesuatu yang membedakan manusia dari hewan dan makhluk lain.

Kiai Agus Salim mengatakan, Permendag Nomor 20 tahun 202 sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharamkan konsumsi minuman beralkohol.

Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri atau biasa juga disapa Guru Tua, menurut Kiai Said adalah guru dan teladan pendidikan, sosok penting penyebaran Islam di kawasan Timur Indonesia.

Menurut Teungku, selama ini pihaknya tidak melihat adanya figur lain yang mampu menggantikan sosok Said Aqil Sirajd dalam memimpin PBNU.

Usulan pembatasan masa jabatan, sudah diputuskan sebagai materi muktamar dan telah tercatat di halaman 79 dalam buku Hasil Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes NU), di kota Banjar, Jawa Barat, Februari 2019.

Beberapa yang dibicarakan antara Kiai Said dengan Presiden Jokowi adalah hasil Munas-Konbes NU 2021 dan rencana pelaksanaan Muktamar NU yang akan digelar pada 23-25 Desember 2021.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, keputusan mengambil opsi pada tanggal 23-25 akhirnya disepakati seluruh musyawirin

Survei calon Ketum PBNU yang baru mencatat sejumlah kandidat dengan perolehan suara terbanya. Namun dari beberapa tokoh tersebut ada nama Ustadz Abdul Somad.

PBNU akan menggelar Muktamar ke-34 NU pada 23-25 Desember 2021. Keputusan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada Pleno Munas Alim Ulama dan Konbes NU.

Dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia berada di posisi kedua setelah Malaysia. Kemudian di bawahnya ada Uni Emirat Arab, Turki, Arab Saudi,dan Qatar.

Dengan Perpres itu, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren. Ini menjadi langkah positif, sebab selama ini ada keraguan sebagian pemda untuk mengalokasikan dana ke pesantren, karena pos pendidikan keagamaan dianggap sebagai urusan Kemenag.

Indonesia diproyeksikan berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp350 triliun dari transaksi pajak dan perdagangan karbon.