Pilpres 2024

Ahmad Syaikhu mengatakan akan mencari mitra koalisi yang setara untuk bersama menyongsong Pemilu 2024. Saat ini, PKS merupakan satu-satunya partai oposisi yang belum berkoalisi dengan pihak manapun.

Andi Arief, menilai nama Andika tidak seharusnya dimasukkan ke dalam politik elektoral. Terlebih, Andika saat ini masih aktif berdinas di TNI.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tidak akan mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Sebelum melantik menteri barunya itu, Jokowi turut mengumpulkan seluruh ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah.

Mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, akan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem. Dia diundang untuk menjadi narasumber kuliah umum.

Selain untuk menjaga suhu politik tetap sejuk, soliditas, dan kekompakan antar pimpinan MPR juga sangat diperlukan guna menjaga besarnya kepercayaan masyarakat terhadap MPR. Ini sebagaimana terlihat dari berbagai survei.

Poltracking Indonesia melakukan Survei Nasional Proyeksi Kandidat Kuat Kandidasi Pilpres 2024. Survei itu digelar pada 16-22 Mei 2022 dengan menggunakan metode multistage random sampling.

Pemilu dijadwalkan digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Kemudian disusul Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

AHY dan Anies memang digadang-gadang sebagai kandidat yang berpeluang maju di Pemilu 2024. AHY dan Anies merupakan kandidat muda sebagai suksesor Joko Widodo (Jokowi) selanjutnya.

Presiden Jokowi mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas karena penyelenggaraan pemilu itu politis. Jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali.

KPU akan menekankan pada dua aspek, yakni pemerintah harus membantu banyak hal termasuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Logistik, Pengiriman, dan sebagainya.

AHY menyampaikan, secara de facto dan de jure saat ini Partai Demokrat memang berada di luar pemerintahan nasional dan dia merasa situasi demikian merupakan peran mulia.

Mendagri menegaskan presiden telah memerintah Menko Polhukan dan Kemendagri untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan hukum.