Pilpres 2024

Ia menilai, pembangunan fisik saja bukan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam membangun bangsa, namun juga harus ada karakter yang kuat. Maka dari itu, kedua aspek tersebut sangat diperlukan.

Puput menilai saat ini belum ada koalisi partai politik (parpol) yang solid. Banyak parpol masih gundah gulana untuk berkoalisi dan menentukan bakal capres.

Teka-teki partai politik yang menjadi wadah kontestasi Pilpres 2024 bagi Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, sudah terjawab. Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024.

Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Muti, M.Ed, pemilu Jawa Sentris terjadi karena basis penentuan hasil pemilu hanya berdasarkan one man one vote, sehingga siapa saja pemenang di Pulau Jawa dipastikan akan menjadi pemenang pemilu.

Mega turut mengingatkan program relokasi warga dari lingkungan kumuh ke lokasi pemukiman yang lebih layak huni. Tak luput, ia memastikan para kadernya agar disiplin dalam menjalankan kerja riil sebagai prioritas ketimbang hal lainnya.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa mayoritas kadernya menginginkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini, PKS masih menahan diri untuk mendeklarasikan dukungan.

Media asing Reuters mewartakan kesiapan Anies Baswedan maju dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai calon presiden (capres) pada 2024 mendatang.

Puan mengatakan bahwa kemungkinan kerja sama PDIP dengan Gerindra masih terbuka. Terlebih, peta politik di Indonesia sangatlah dinamis.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menjawab desakan seluruh kader Gerindra yang meminta dirinya maju kembali sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Pangi menyarankan agar Pemerintah dan aparat penegak hukum lebih tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan politik identitas untuk kepentingan pribadi.

Herzaky meminta publik untuk menunggu sikap Demokrat dalam menentukan poros koalisi Pemilu 2024. Khususnya untuk mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyaratkan angka ambang batas 20 persen untuk kursi DPR atau 25 persen suara nasional. Persyaratan ini membut PKS tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri.

Demokrat sejauh ini nyaman berkomunikasi dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, Herzaky menuturkan bahwa salah satu faktor keberhasilan adalah kekuatan koalisi untuk berkompetisi.