Capres Harus Lebih Dua Pasang, Politik Identitas Harus Dihentikan

LANGIT7, Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta oknum atau kelompok tertentu menghentikan politik identitas pada Pemilu 2024 dirasa sangat tepat. Politik identitas akan terus terulang jika polarisasi Pilpres hanya menampilkan dua pasangan.

Menurut Pangi, jika hanya dua pasangan yang menjadi calon, maka akan saling terjadi klaim benar dan salah, atau Pancasilais dan radikal. Polarisasi seperti ini sudah terbentuk sejak Pilpres 2014-2019.

Baca Juga: Demokrat Apresiasi Koalisi Gerindra-PKB, Didoakan Semoga Solid

"Itu mungkin saja terulang lagi kalau misalnya kita hanya dihadapkan dengan dua calon, nah potensi itu ada lebih besar. Ketika hanya ada dua calon yang kemudian mau tidak mau akan dibenturkan head to head akhirnya munculah yang disebut polarisasi," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (19/8/2022).

Polarisasi tersebut dinilai Pangi memantik politik identitas dan keterbelahan publik. Dia mengatakan keterbelahan politik identitas dianggap tidak terjadi di kalangan elit partai politik (parpol), namun masyarakat sangat merasakan dampaknya.

"Bagi elit dianggap tidak ada, tetapi faktanya itulah yang terjadi pada kasus Ade Armando dikeroyok. Itu hanya klimaksnya saja," ujar Pangi.

Baca Juga: Demokrat Bakal Umumkan Mitra Koalisi di Akhir Tahun

Atas hal tersebut, Pangi menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan politik identitas untuk kepentingan pribadi. Salah satunya adalah mendiskualifikasi kandidat yang menggunakan politik identitas serta memidanakan para buzzer politik.

"Tentu saja kita menginginkan bagaimana tidak hanya sekedar himbauan, tetapi sanksi yang tegas calonnya bisa didiskualifikasi atau tim suksesnya langsung mendapatkan hukum pidana. Termasuk yang menyebarkan kontennya dan narasinya atau termasuk buzzer politik yang jahat gitu," ucapnya.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai Pilpres 2024 harus menghadirkan capres-cawapres lebih dari dua pasang. Hal ini agar keterbelahan tidak berlanjut pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Pendaftaran Resmi Ditutup, Berkas 24 Parpol Dinyatakan Lengkap

Terlebih, isu-isu yang dikembangkan para buzzer dan oknum politisi hanyalah isu murahan yang tak pantas diributkan. "Apakah terjadi kemungkinan-kemungkinan itu bisa diminimalisir potensi? Bisa, caranya adalah harus lebih dari dua calon presiden," kata Pangi.

"Kalau kita masih punya dua calon presiden, untuk apa kita Pilpres? Untuk apa hanya mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan isu-isu yang sebetulnya murahan, isu-isu yang sebetulnya tidak pantas itu loh bagaimana kita melihat di bawah itu mendidih," tuturnya.

Baca Juga:

Survei PRC: Siapapun Cawapresnya, Elektabilitas Paslon Ganjar Tetap Nomor Satu

Elektabilitas Anies Belum Mampu Lampaui Ganjar Pranowo di Posisi Puncak

Prabowo Nyatakan Siap Maju Lagi Sebagai Capres di 2024