Pdip

Puan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDIP turut menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mulai menjalani perawatan intensif di rumah sakit pada 20 Juni lalu. Sejak itu, dirinya sudah tidak aktif sebagai menteri. Tugasnya pun diambil alih sementara oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Menurut Hasto, untuk menjadi sosok calon pemimpin tentu dengan pertimbangan yang mendalam. Dia menyebut jika PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menilai kadar kepemimpinan yang dimiliki setiap kader.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bergurau menyebut orang Papua hitam dan mengibaratkannya seperti kopi. Saat dia berdekatan dengan Wamendagri John Wempi Wetipo, Megawati bergurau dia dan Wempi seperti kopi susu.

Menurut Ganjar, pernyataan yang disampaikan Megawati menjadi pengingat kepada semua kader PDIP untuk merapatkan barisan dalam menyikapi situasi politik.

Menurut Megawati, dirinya mendapatkan amanah dari para kader PDIP untuk membuat keputusan secara prerogatif sebagai ketua umum. Megawati pun mengimbau kepada kader PDIP untuk tidak bermain dua kaki.

Ganjar menjelaskan bahwasanya dia menaruh hormat kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ganjar menganggap Mega sebagai sosok orang tuanya di partai.

Masjid At-Taufiq dibangun berdasarkan buah pikiran Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri agar kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya sarana ibadah.

Fungsi penganggaran, yakni memastikan anggaran negara berpihak kepada pembangunan di masyarakat. Fungsi legislasi, untuk menunjukkan ada tidaknya DPR mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Emha Ainun Najib atau dikenal dengan Cak Nun mengungkapkan, dengan menyetujui undangan Megawati Soekarnoputri, bukan berarti ia bergabung ke PDIP

Cendekiawan Muslim Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) menghadiri buka puasa dan Ngaji Bersama yang digelar DPP PDI Perjuangan, Ahad (10/4/2022).

Junimart mempersilakan kepada KPU untuk mempresentasikan kemungkinan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.

Andreas mengatakan, penundaan Pemilu 2024 harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan-jabatan yang dipilih oleh rakyat. Keputusan penundaan Pemilu 2024 akan membuat Presiden Jokowi seolah melawan konstitusi.