KPU Pastikan Tak Ada Alasan Penundaan Jadwal Pemilu 2024
Ummu hani
Rabu, 02 Maret 2022 - 13:48 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Foto: Istimewa)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI buka suara menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 yang diusulkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.Dalam hal ini,KPU akan berpegang pada keputusan politik bersama yang diambil, yaitu penetapan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
"Kami berpandangan bahwa usulan penundaan pemilu hanya sebatas wacana politik. Tidak berdampak apapun pada jadwal pemilu yang sudah diputuskan," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi dikutip Langit7, Rabu (2/3/2022).
Baca juga:Yusril Ihza: Tak Ada Lembaga Berwenang Perpanjang Masa Jabatan Pejabat Negara
KPU memastikan dalam hal wacana penundaan Pemilu 2024, sepanjang konstitusi dan UU Pemilu tidak diubah, maka KPU tetap akan bekerja sesuai tahapan dan jadwal yang sudah direncanakan. Menurut Pramono munculnya wacana penundaan Pemilu hanya sebatas wacana politik.
"Jadi kalau ada suara-suara di luar itu, kami anggap hanya senagai wacana politik. Tidak berdampak apapun pada jadwal pemilu yang sudah diputuskan. Bagi KPU, tidak ada alasan untuk menunda Pemilu," ujarnya.
Pramono menegaskan penundaan Pemilu hanya mungkin dilakukan jika didahului dengan Amendemen UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1). "Sementara pengambilan keputusan dalam proses Amendemen kan juga tidak mudah. Karena itu, jika tidak ada Amendemen, maka penundaan Pemilu merupakan tindakan inkonstitusional," jelasnya.
Baca juga:
"Kami berpandangan bahwa usulan penundaan pemilu hanya sebatas wacana politik. Tidak berdampak apapun pada jadwal pemilu yang sudah diputuskan," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi dikutip Langit7, Rabu (2/3/2022).
Baca juga:Yusril Ihza: Tak Ada Lembaga Berwenang Perpanjang Masa Jabatan Pejabat Negara
KPU memastikan dalam hal wacana penundaan Pemilu 2024, sepanjang konstitusi dan UU Pemilu tidak diubah, maka KPU tetap akan bekerja sesuai tahapan dan jadwal yang sudah direncanakan. Menurut Pramono munculnya wacana penundaan Pemilu hanya sebatas wacana politik.
"Jadi kalau ada suara-suara di luar itu, kami anggap hanya senagai wacana politik. Tidak berdampak apapun pada jadwal pemilu yang sudah diputuskan. Bagi KPU, tidak ada alasan untuk menunda Pemilu," ujarnya.
Pramono menegaskan penundaan Pemilu hanya mungkin dilakukan jika didahului dengan Amendemen UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1). "Sementara pengambilan keputusan dalam proses Amendemen kan juga tidak mudah. Karena itu, jika tidak ada Amendemen, maka penundaan Pemilu merupakan tindakan inkonstitusional," jelasnya.
Baca juga: