Optimistis, Alokasi Pengadaan Pemerintah dari UMKM di Atas 40 Persen
Garry Talentedo Kesawa
Kamis, 24 Maret 2022 - 10:35 WIB
Ilustrasi umkm pengrajin rotan. Foto: Langit7.id/iStock
Diyakinikoperasi maupun UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga lebih dari 40 persen. Optimstis tersebut disampaikan langsungMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Dia mendorong dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Asosiasi UMKM, serta Gerakan Koperasi untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM agar masuk ke e-Katalog atau Bela Pengadaan. Selain itu dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi.
Baca Juga:LinkAja Syariah Berkolaborasi dengan Koperasi dan Pesantren
"Saya meminta agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah melihat keunggulan produk UMKM dan koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Pada showcase business matching, Kementerian Koperasi dan UKM disebut menampilkan UKM high tech untuk menunjukkan keunggulan produk UKM masa depan yang penuh inovasi dan teknologi. "Kami bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memudahkan koperasi dan UMKM mendapatkan pembiayaan yang murah dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah," ungkap Teten.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan perdagangan Indonesia harus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan target belanja PDN dan UMKM tahun 2022 sebanyak Rp400 triliun. "Terdapat potensi belanja sebesar Rp1.071,4 triliun yang berasal dari porsi belanja barang dan belanja modal APBN sebesar Rp538,9 triliun dan APBD sebesar Rp 532,5 triliun. Ini dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN," ucap Menperin.
Baca Juga:Kemenkop UKM Apresiasi Langkah BRI Wujudkan Modernisasi Koperasi
Dia mendorong dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Asosiasi UMKM, serta Gerakan Koperasi untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM agar masuk ke e-Katalog atau Bela Pengadaan. Selain itu dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi.
Baca Juga:LinkAja Syariah Berkolaborasi dengan Koperasi dan Pesantren
"Saya meminta agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah melihat keunggulan produk UMKM dan koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/3/2022).
Pada showcase business matching, Kementerian Koperasi dan UKM disebut menampilkan UKM high tech untuk menunjukkan keunggulan produk UKM masa depan yang penuh inovasi dan teknologi. "Kami bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memudahkan koperasi dan UMKM mendapatkan pembiayaan yang murah dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah," ungkap Teten.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan perdagangan Indonesia harus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan target belanja PDN dan UMKM tahun 2022 sebanyak Rp400 triliun. "Terdapat potensi belanja sebesar Rp1.071,4 triliun yang berasal dari porsi belanja barang dan belanja modal APBN sebesar Rp538,9 triliun dan APBD sebesar Rp 532,5 triliun. Ini dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN," ucap Menperin.
Baca Juga:Kemenkop UKM Apresiasi Langkah BRI Wujudkan Modernisasi Koperasi