Optimistis, Alokasi Pengadaan Pemerintah dari UMKM di Atas 40 Persen

LANGIT7, Jakarta - Diyakini koperasi maupun UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga lebih dari 40 persen. Optimstis tersebut disampaikan langsung Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Dia mendorong dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Asosiasi UMKM, serta Gerakan Koperasi untuk melakukan pendampingan terhadap UMKM agar masuk ke e-Katalog atau Bela Pengadaan. Selain itu dapat menyusun katalog produk usaha mikro dan kecil dan koperasi.

Baca Juga: LinkAja Syariah Berkolaborasi dengan Koperasi dan Pesantren

"Saya meminta agar kementerian/lembaga/pemerintah daerah melihat keunggulan produk UMKM dan koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Pada showcase business matching, Kementerian Koperasi dan UKM disebut menampilkan UKM high tech untuk menunjukkan keunggulan produk UKM masa depan yang penuh inovasi dan teknologi. "Kami bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memudahkan koperasi dan UMKM mendapatkan pembiayaan yang murah dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah," ungkap Teten.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan perdagangan Indonesia harus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan target belanja PDN dan UMKM tahun 2022 sebanyak Rp400 triliun. "Terdapat potensi belanja sebesar Rp1.071,4 triliun yang berasal dari porsi belanja barang dan belanja modal APBN sebesar Rp538,9 triliun dan APBD sebesar Rp 532,5 triliun. Ini dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar PDN," ucap Menperin.

Baca Juga: Kemenkop UKM Apresiasi Langkah BRI Wujudkan Modernisasi Koperasi

Berdasarkan hasil simulasi Badan Pusat Statistik (BPS), pembelian PDN senilai Rp400 triliun dikatakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anaz menargetkan satu juta produk UMKM masuk ke dalam laman LKPP.

Dengan adanya kartu kredit, kata dia, UKM tak lagi kesulitan bertransaksi dengan pemda karena pemda bisa langsung bayar dengan kartu kredit pemerintah. "Target per Maret ini 200.000 produk dan telah tercapai bahkan melebihi target," ujar Azwar Anaz.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendorong K/L/Pemda mempercepat penyerapan produk dalam negeri dengan menghapuskan persyaratan yang menghambat upaya tersebut. Percepatan juga dilakukan di sisi pembayaran melalui e-payment agar proses belanja pengadaan barang/jasa pemerintah lebih mudah dijalankan, yakni dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Baca Juga:

BRI dan Smartcoop Wujudkan Modernisasi Koperasi

Marak Pinjol Ilegal, DPR Usul Perkuat PNM dan Koperasi