Teten Masduki

Modest fashion mulai meramaikan dunia mode Tanah Air dalam 10 tahun terakhir ini. Sejumlah desainer busana Muslim pun mulai bermunculan, mulai dari Itang Yunasz

Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkopukm) RI, Teten Masduki menekankan pentingnya peran perempuan dalam sektor ekonomi, khususnya sebagai aktor yang tangguh dan produktif.

Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir sedang menjadi berita viral karena keteladanannya dalam kesederhanaanya.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengapresiasi inisiatif Tokopedia Hijau sebagai upaya menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan.

Teten menyampaikan Indonesia juga perlu terus menambah jumlah wirausaha, karena rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,47 persen. Dia mencontohkan, Singapura dengan jumlah penduduk kurang dari lima juta sudah mencapai rasio kewirausahaan sebesar 8,6 persen.

Teten juga mengingatkan pentingnya UMKM untuk mengoptimalkan ekosistem digital, bukan hanya untuk bertahan, namun untuk semakin memperkokoh.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta wirausaha perempuan untuk meningkatkan kontribusinya dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Teten menegaskan perlunya kolaborasi asosiasi dengan pemerintah untuk menjadikan Fashion Muslim Indonesia menjadi kiblat fesyen muslim dunia di tahun 2024.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki meminta e-commerce meniru BUMN Sarinah yang menampilkan 100 persen produk lokal dan berhasil menarik pengunjung.

Gedung Sarinah Jakarta akan dimanfaatkan sebagai tempat promosi produk unggulan daerah yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, memastikan produk UMKM lokal sudah mampu memenuhi sejumlah kebutuhan dalam negeri.

Berdasarkan hasil simulasi Badan Pusat Statistik (BPS), pembelian PDN senilai Rp400 triliun dikatakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67-1,71 persen.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) berupaya mengakselerasi penyediaan 40 persen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh produk koperasi dan UKM.