Koperasi

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas ingatkan pemerintah agar tidak buru-buru bangun koperasi Merah Putih. Waspadai kredit macet dan moral hazard.

Koperasi dan UMKM sebagai sendi perekonomian nasional, mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi.

Presiden RI Joko Widodo mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi untuk berkembang di tengah pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat

LinkAja Syariah memperluas digitalisasi ekosistem di sektor koperasi syariah. Dompet digital BUMN ini berkolaborasi dengan aplikasi pondok pesantren.

Kemenkop UKM tengah menjalankan berbagai strategi dalam mengembangkan modernisasi koperasi. Salah satu di antaranya yakni spin off koperasi.

BRI turut mensupport modernisasi koperasi agar dapat berjalan dan meningkatkan transparansi bagi pengurus dan anggotanya.

Gobel menyarankan agar pemerintah memperkuat PNM dan koperasi. Terlebih, Presiden Jokowi telah memuji peran PMN dalam forum G20 di Roma beberapa waktu lalu.

Menurut penggerak inkubator bisnis Indonesia Nur Hadi, pendidikan pesantren berhasil mencetak kemandirian santri. Santri itu mandiri, tidak tergantung pada perusahaan atau pegawai negeri.

Pemerintah mendorong pengembangan koperasi melalui regulasi dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada 2020.

Wapres berpesan koperasi dan seluruh pelaku UMKM bersinergi memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat pada khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya.

Jika dilihat dari sisi nilai mata uang, setidaknya Indonesia pada 2019 mengeluarkan Rp123,5 triliun guna membeli aneka macam pangan untuk konsumsi masyarakat.

Jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar Rp174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang per Desember 2020.

PNM juga memberikan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan langsung bagi perorangan dan badan usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).