Presiden Joko Widodo Siap Buat Perpres untuk Logistik Pemilu
Garry Talentedo Kesawa
Kamis, 14 April 2022 - 10:05 WIB
Presiden Jokowi dalam Silatnas APDESI 2022, di Jakarta, Selasa (29/03/2022). Foto: BPMI Setpres/Lukas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Joko Widodo siap membuat peraturan presiden (Perpres) mengenai logistik Pemilu 2024.Tito menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemilu salah satu persoalan mendasar adalah masalah pengadaan logistik.
Mendagri menegaskan presiden telah memerintah Menko Polhukam dan Kemendagri untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan hukum. "Bapak Presiden siap untuk peraturan presiden (Perpres) yang spesifik mengenai pengadaan logistik Pemilu," ungkap Mendagri dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Baca Juga:Lantik Anggota KPU dan Bawaslu, Jokowi: Segera Tancap Gas Pemilu 2024
"Kadang--kadang memerlukan waktu terutama masalah lelang. Disiapkan regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu," tuturnya.
Diketahui, Komisi II DPR RI mengelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mendagri juga meminta penyelenggara Pemilu agar dapat menghitung anggaran Pemilu dengan efektif dan efisien mungkin.
"Mohon segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin, tapi bisa tetap mencapai target Pemilu," ucap Tito.
Baca Juga:Ini Daftar Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027
Mendagri menegaskan presiden telah memerintah Menko Polhukam dan Kemendagri untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan hukum. "Bapak Presiden siap untuk peraturan presiden (Perpres) yang spesifik mengenai pengadaan logistik Pemilu," ungkap Mendagri dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Baca Juga:Lantik Anggota KPU dan Bawaslu, Jokowi: Segera Tancap Gas Pemilu 2024
"Kadang--kadang memerlukan waktu terutama masalah lelang. Disiapkan regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu," tuturnya.
Diketahui, Komisi II DPR RI mengelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mendagri juga meminta penyelenggara Pemilu agar dapat menghitung anggaran Pemilu dengan efektif dan efisien mungkin.
"Mohon segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin, tapi bisa tetap mencapai target Pemilu," ucap Tito.
Baca Juga:Ini Daftar Anggota KPU dan Bawaslu Terpilih Periode 2022-2027