Komisi Ii Dpr

Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mendukung pemerintah mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2025, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah

Proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) didorong untuk terus dilanjutkan dengan perbaikan komunikasi publik yang lebih terkonsolidasi.

Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengganti para menteri yang tidak bisa bekerja dengan baik

Komisi II DPR RI memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membahas persoalan tanah, Kamis (30/1/2025).

Komisi II DPR RI bersama Kemendagri dan penyelenggara pemilu telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah. Bagi kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa pilkada

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mendukung wacana diversifikasi sumber impor minyak mentah dari Rusia. Kendati demikian wacana ini harus dikaji matang

Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PKB Ali Ahmad mengapresiasi langkah Menpan-RB Rini Widyantini yang tidak grusa-grusu (gegabah) dalam pemindahan ASN

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya menyambut baik pengumuman hasil kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I

Pilkada serentak telah dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu. Namun, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di 22 provinsi yang akan melakukan pemungutan suara ulang

Sejumlah lembaga survei merilis hasil quick count atau hitung cepat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha meminta masyarakat tetap menunggu hasil

Saan menilai putusan PN Jakpus sejatinya masih belum inkrah. Dengan demikian, putusan yang memerintahkan KPU agar tak melanjutkan tahapan pemilu belum bisa dieksekusi.

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia menekankan agar KPU, dapat bekerja sungguh-sungguh melaksanakan fungsi tugas wewenang dan kewajiban dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Guspardi mengingatkan kembali fungsi Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.