Biaya Haji Naik, DPR Minta Tingkatkan Layanan Maksimal untuk Jemaah
Fajar adhitya
Jum'at, 15 April 2022 - 11:03 WIB
Masjidil Haram di Mekah. Foto: LANGIT7/iStock
Pemerintah bersama DPR menyepakati biaya penyelenggara ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp39.886.009. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2020 yang ditetapkan sebesar Rp35 juta per calon jemaah haji.
Akan tetapi harga ini tidak dibebankan bagi calon jamaah haji tahun 1441 H/2020 M. Karena biayanya dibebankan pada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jemaah haji tahun 2020 yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan terhadap eamaah haji. Terlebih pada jemaah haji tunda akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Kemenag Pastikan Jamaah 2020 Tak Tanggung Kenaikan Biaya Haji 2022
"Jadi pemerintah harus memastikan pelayanan untuk jemaah haji maksimal. Karena mereka sempat tertunda selama 2 tahun dan kondisi fisik mereka tentu tidak semaksimal yang dulu lagi. Ini juga harus dipastikan betul pelayanan mereka di sana," kata Achmad dalam keterangan resminya, Jumat (15/4/2022).
Kata Achmad, DPR akan memantau dan mengontrol pelaksanaan haji untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan dengan baik. Karena kenaikan biaya itu harus seiring dengan pelayanan.
"Kami DPR khususnya Komisi VIII akan memantau proses haji nanti. Jangan sampai biaya naik, tetapi pelayanannya enggak meningkat. Kalau biaya naik karena pelayanan meningkat itu tak masalah," ujar politisi senior Demokrat itu.
Akan tetapi harga ini tidak dibebankan bagi calon jamaah haji tahun 1441 H/2020 M. Karena biayanya dibebankan pada alokasi virtual account yang telah dimiliki para calon jemaah haji tahun 2020 yang selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad meminta pemerintah memaksimalkan pelayanan terhadap eamaah haji. Terlebih pada jemaah haji tunda akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Kemenag Pastikan Jamaah 2020 Tak Tanggung Kenaikan Biaya Haji 2022
"Jadi pemerintah harus memastikan pelayanan untuk jemaah haji maksimal. Karena mereka sempat tertunda selama 2 tahun dan kondisi fisik mereka tentu tidak semaksimal yang dulu lagi. Ini juga harus dipastikan betul pelayanan mereka di sana," kata Achmad dalam keterangan resminya, Jumat (15/4/2022).
Kata Achmad, DPR akan memantau dan mengontrol pelaksanaan haji untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan dengan baik. Karena kenaikan biaya itu harus seiring dengan pelayanan.
"Kami DPR khususnya Komisi VIII akan memantau proses haji nanti. Jangan sampai biaya naik, tetapi pelayanannya enggak meningkat. Kalau biaya naik karena pelayanan meningkat itu tak masalah," ujar politisi senior Demokrat itu.