Menteri Tito: Pj Gubernur Harus Jaga Stabilitas Politik
Ummu hani
Kamis, 12 Mei 2022 - 14:50 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: istimewa
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik lima pejabat (pj) gubernur. Dalam sambutannya, Tito mengimbau para pejabat yang dilantik bisa menjaga stabilitas politik agar menjalakan program pemerintahan dengan baik.
"Paling utama jaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan karena tanpa adanya stabilitas politik dan keamanan semua program yang direncanakan akan sulit," ujar Tito, saat pelantikan lima pj gubernur, yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Kamis (12/5/2022).
Baca Juga:Mendagri Lantik 5 Penjabat Gubernur, Ini Daftarnya
Tito menegaskan, bila stabilitas politik dan keamanan terjaga, pemerintah dapat menjalankan program dengan baik termasuk mengeksekusi program strategis nasional dari pemerintah pusat.
"Ini menjadi atensi bagi kita semua jangan lengah. Kebijakan-kebijakan pemimpin pusat tolong diterjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing," tuturnya.
Pejabat gubernur juga diharuskan mampu menangani program pemulihan ekonomi di tingkat daerah masing-masing, dengan mempercepat realisasi belanja APBD. "Realisasi belanja APBD untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing juga mendukung stimulasi pihak swasta. Tanpa ada peran swasta hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat, recovery juga tidak bisa maksimal," ucap Tito.
"Paling utama jaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan karena tanpa adanya stabilitas politik dan keamanan semua program yang direncanakan akan sulit," ujar Tito, saat pelantikan lima pj gubernur, yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Kamis (12/5/2022).
Baca Juga:Mendagri Lantik 5 Penjabat Gubernur, Ini Daftarnya
Tito menegaskan, bila stabilitas politik dan keamanan terjaga, pemerintah dapat menjalankan program dengan baik termasuk mengeksekusi program strategis nasional dari pemerintah pusat.
"Ini menjadi atensi bagi kita semua jangan lengah. Kebijakan-kebijakan pemimpin pusat tolong diterjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing," tuturnya.
Pejabat gubernur juga diharuskan mampu menangani program pemulihan ekonomi di tingkat daerah masing-masing, dengan mempercepat realisasi belanja APBD. "Realisasi belanja APBD untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing juga mendukung stimulasi pihak swasta. Tanpa ada peran swasta hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat, recovery juga tidak bisa maksimal," ucap Tito.