Kepala Daerah

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebelum Mamdani, ada beberapa nama tokoh beragama Islam yang menjadi kepala daerah di sejumlah kota di negara bagian AS. Berikut daftarnya:

Perjumpaan antara Dedi dan Sherly dinilai netizen memiliki chemistry yang cukup kuat. Tak heran kemudian warganet mulai menjodoh-jodohkan keduanya.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya berharap 961 kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto ikut mengembangkan ekonomi kreatif atau ekraf di daerah

Sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025).

Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Istana Negara, Kamis (20/02/2025).

Kompleks Istana Kepresiden Jakarta nampak berbeda dari biasanya. Suasana ppada Kamis (20/2/2025) cukup meriah dan ramai. Ribuan orang berkumpul di halaman tengah Istana

Presiden Prabowo pimpin pelantikan 961 kepala daerah di Istana Negara. Prosesi diawali kirab dari Monas. Ini kali pertama pelantikan serentak digelar di Istana.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025 di Jakarta. Kepastian ini diumumkan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Komisi II DPR RI bersama Kemendagri dan penyelenggara pemilu telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah. Bagi kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa pilkada

Jokowi meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok seperti beras.

Terlebih bila profesi tersebut melebar ke ranah baru, seperti menjadi istri pejabat. Tak sedikit artis Indonesia yang menjadi pendamping hidup kepala daerah.

Kementerian Dalam Negeri memberi wewenang kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), maupun penjabat sementara (Pjs) kepala daerah untuk memberikan sanksi dan memutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan syarat khusus.