DPR Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Terhadap Dolar Amerika
Garry Talentedo Kesawa
Jum'at, 20 Mei 2022 - 21:05 WIB
Ilustrasi dolar Amerika Serikat (AS). (Foto: Langit7.id/iStock)
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintahuntuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, khususnya dalam transaksi internasional. Hal tersebut disampaikan KetuaBanggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Said mengatakan jika nilai tukar dolar AS semakin mahal, tentunya akan meningkatkan pembiayaan (cost of fund) bagi para pelaku importasi. Hal itu tentu berdampak bagi para pelaku BUMN besar yang membutuhkan dolar, baik untuk pembiayaan maupun utang perusahaan.
Baca Juga:Wakil Ketua MPR Pertanyakan Kekosongan Hukum Penyimpangan LGBT
"Karena itu kita harus membuat langkah cerdik dan kreatif. Kecanduan terhadap mata uang Amerika harus mulai dikurangi, sebab efeknya sangat serius ke aliran darah ekonomi kita," kata Said dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (20/5/2022).
Said meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) membuat jalan alternatif terkait skema pembayaran internasional. Menurutnya, langkah BI yang membuat banyak kesepakatan dengan berbagai negara melalui Bilateral Currency Swap (BCS) patut dikembangkan lebih lanjut.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu menjelaskan bahwa pengurangan terhadap 'candu' dolar AS menjadi hal yang relevan. Terlebih, di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah (depresiasi).
Dalam UU APBN 2022, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.200-Rp14.500. Namun hanya berselang beberapa hari, rupiah di atas Rp14.500/dolar. Pelemahan Rupiah terjadi sejak Bank Sentral Amerika (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin (0,25 persen) pada 16 Maret 2022 dan kembali menaikannya kembali sebesar 50 basis poin (0,5 persen) pada 4 Mei 2022.
Said mengatakan jika nilai tukar dolar AS semakin mahal, tentunya akan meningkatkan pembiayaan (cost of fund) bagi para pelaku importasi. Hal itu tentu berdampak bagi para pelaku BUMN besar yang membutuhkan dolar, baik untuk pembiayaan maupun utang perusahaan.
Baca Juga:Wakil Ketua MPR Pertanyakan Kekosongan Hukum Penyimpangan LGBT
"Karena itu kita harus membuat langkah cerdik dan kreatif. Kecanduan terhadap mata uang Amerika harus mulai dikurangi, sebab efeknya sangat serius ke aliran darah ekonomi kita," kata Said dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (20/5/2022).
Said meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) membuat jalan alternatif terkait skema pembayaran internasional. Menurutnya, langkah BI yang membuat banyak kesepakatan dengan berbagai negara melalui Bilateral Currency Swap (BCS) patut dikembangkan lebih lanjut.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu menjelaskan bahwa pengurangan terhadap 'candu' dolar AS menjadi hal yang relevan. Terlebih, di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah (depresiasi).
Dalam UU APBN 2022, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.200-Rp14.500. Namun hanya berselang beberapa hari, rupiah di atas Rp14.500/dolar. Pelemahan Rupiah terjadi sejak Bank Sentral Amerika (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin (0,25 persen) pada 16 Maret 2022 dan kembali menaikannya kembali sebesar 50 basis poin (0,5 persen) pada 4 Mei 2022.