LANGIT7.ID, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar)
DPR RI meminta pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, khususnya dalam transaksi internasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR RI,
Said Abdullah dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Said mengatakan jika nilai tukar
dolar AS semakin mahal, tentunya akan meningkatkan pembiayaan (
cost of fund) bagi para pelaku importasi. Hal itu tentu berdampak bagi para pelaku BUMN besar yang membutuhkan dolar, baik untuk pembiayaan maupun utang perusahaan.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR Pertanyakan Kekosongan Hukum Penyimpangan LGBT"Karena itu kita harus membuat langkah cerdik dan kreatif. Kecanduan terhadap mata uang Amerika harus mulai dikurangi, sebab efeknya sangat serius ke aliran darah ekonomi kita," kata Said dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (20/5/2022).
Said meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) membuat jalan alternatif terkait skema pembayaran internasional. Menurutnya, langkah BI yang membuat banyak kesepakatan dengan berbagai negara melalui Bilateral Currency Swap (BCS) patut dikembangkan lebih lanjut.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu menjelaskan bahwa pengurangan terhadap 'candu' dolar AS menjadi hal yang relevan. Terlebih, di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah (depresiasi).
Dalam UU APBN 2022, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.200-Rp14.500. Namun hanya berselang beberapa hari, rupiah di atas Rp14.500/dolar. Pelemahan Rupiah terjadi sejak Bank Sentral Amerika (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin (0,25 persen) pada 16 Maret 2022 dan kembali menaikannya kembali sebesar 50 basis poin (0,5 persen) pada 4 Mei 2022.
Baca Juga: DPR Dorong Pemerintah Buat Roadmap Terukur Menuju Endemi"Penguatan mata uang Amerika tersebut tidak hanya terjadi pada rupiah, tetapi juga terlihat nyata pada mata uang global. Hal ini terlihat dari melonjaknya US Dollar Index terhadap mata uang global per 13 Maret 2022 sebesar 144,47 dibandingkan awal tahun 2022 sebesar 96,21," lanjutnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR RI ini meminta agar pemerintah cermat melihat kebijakan yang dilakukan The Fed. Dengan suku bunga yang semakin naik, maka semakin sedikit uang beredar. Dampaknya, permintaan terhadap dolar AS semakin meningkat dan menekan rupiah.
"Kita seyogyanya peka dan waspada dari dinamika perkembangan ekonomi global, khususnya di Amerika. Di satu sisi, The Fed membutuhkan kebijakan yang bisa meredam inflasi secara cepat. Tapi di sisi lain, kebijakan moneter juga harus akomodatif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, baik di Amerika maupun dunia," tuturnya.
Baca Juga:
Anggota DPR: Pembunuhan Jurnalis Al Jazeera Langgar Hukum Internasional
Anggota DPR Tegaskan Tidak Ada Ruang Bagi LGBT di Indonesia(asf)