Kurang Murid Akibat Zonasi, Pemerintah Perlu Kaji Kebutuhan Sekolah
Fifiyanti Abdurahman
Sabtu, 16 Juli 2022 - 07:05 WIB
Ilustrasi kondisi ruang sekolah di salah satu wilayah di Indonesia. Foto: Langit7/iStock.
Sistem zonasidalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring ditengarai menjadi penyebab sejumlah sekolah kekurangan murid. Salah satu yang terdampak adalah SDN Sriwedari 197 Solo yang hanya mendapat satu siswa dari kapasitas ruang kelas 28 kursi.
Pengamat pendidikan dan dosen Prodi S2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, Dirgantara Wicaksono melihat faktor lokasi sekolah menjadi penyebabnya.
Baca juga: Sistem Zonasi PPDB, Pengamat Pendidikan: Kriteria Usia Jadi Perdebatan
"Sekolah di Solo ini bukan serta merta karena siswanya satu, tetapi memang daerahnya sudah termasuk daerah jauh dari kawasan mana-mana. Kemudian, dari segi SDM, letak bangunan dan lainnya sangat minim," kata Dirgantara saat dihubungi Langit7, Kamis (14/7/2022).
Pengamat yang akrab disapa Bombom ini pun membuka kemungkinan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor orang tua tidak memprioritaskan SDN Sriwedari 197.
Kemudian, Bobom berpendapat pemerintah perlu mengkaji kebijakan sistem zonasi. Dia pun menyarankan agar regulasi ini dikembalikan ke pemerintah daerah, khususnya di kabupaten. Menurut dia, pemda lebih mengetahui kondisi sekolah-sekolah tersebut.
"Contoh zonasi 5 kilometer sekitar sekolah. Bagaimana jika sekolahnya terletak di Puncak Jaya, salah satu kabupaten di Papua? Lima kilometer itu belum seberapa, jarak mereka bisa sampai 20 hingga 25 kilometer. Nah, ini yang perlu kita kaji kembali. Regulasi pun harus dibuat sesuai dengan regulasi pendidikan kabupaten," ucapnya.
Pengamat pendidikan dan dosen Prodi S2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, Dirgantara Wicaksono melihat faktor lokasi sekolah menjadi penyebabnya.
Baca juga: Sistem Zonasi PPDB, Pengamat Pendidikan: Kriteria Usia Jadi Perdebatan
"Sekolah di Solo ini bukan serta merta karena siswanya satu, tetapi memang daerahnya sudah termasuk daerah jauh dari kawasan mana-mana. Kemudian, dari segi SDM, letak bangunan dan lainnya sangat minim," kata Dirgantara saat dihubungi Langit7, Kamis (14/7/2022).
Pengamat yang akrab disapa Bombom ini pun membuka kemungkinan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor orang tua tidak memprioritaskan SDN Sriwedari 197.
Kemudian, Bobom berpendapat pemerintah perlu mengkaji kebijakan sistem zonasi. Dia pun menyarankan agar regulasi ini dikembalikan ke pemerintah daerah, khususnya di kabupaten. Menurut dia, pemda lebih mengetahui kondisi sekolah-sekolah tersebut.
"Contoh zonasi 5 kilometer sekitar sekolah. Bagaimana jika sekolahnya terletak di Puncak Jaya, salah satu kabupaten di Papua? Lima kilometer itu belum seberapa, jarak mereka bisa sampai 20 hingga 25 kilometer. Nah, ini yang perlu kita kaji kembali. Regulasi pun harus dibuat sesuai dengan regulasi pendidikan kabupaten," ucapnya.