Jum'at, 17 April 2026 
Kurang Murid Akibat Zonasi, Pemerintah Perlu Kaji Kebutuhan Sekolah
Fifiyanti Abdurahman
Sabtu, 16 Juli 2022 - 07:05 WIB
Ilustrasi kondisi ruang sekolah di salah satu wilayah di Indonesia. Foto: Langit7/iStock.
LANGIT7.ID - , Jakarta - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring ditengarai menjadi penyebab sejumlah sekolah kekurangan murid. Salah satu yang terdampak adalah SDN Sriwedari 197 Solo yang hanya mendapat satu siswa dari kapasitas ruang kelas 28 kursi.
Pengamat pendidikan dan dosen Prodi S2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, Dirgantara Wicaksono melihat faktor lokasi sekolah menjadi penyebabnya.
Baca juga: Sistem Zonasi PPDB, Pengamat Pendidikan: Kriteria Usia Jadi Perdebatan
"Sekolah di Solo ini bukan serta merta karena siswanya satu, tetapi memang daerahnya sudah termasuk daerah jauh dari kawasan mana-mana. Kemudian, dari segi SDM, letak bangunan dan lainnya sangat minim," kata Dirgantara saat dihubungi Langit7, Kamis (14/7/2022).
Pengamat yang akrab disapa Bombom ini pun membuka kemungkinan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor orang tua tidak memprioritaskan SDN Sriwedari 197.
Kemudian, Bobom berpendapat pemerintah perlu mengkaji kebijakan sistem zonasi. Dia pun menyarankan agar regulasi ini dikembalikan ke pemerintah daerah, khususnya di kabupaten. Menurut dia, pemda lebih mengetahui kondisi sekolah-sekolah tersebut.
"Contoh zonasi 5 kilometer sekitar sekolah. Bagaimana jika sekolahnya terletak di Puncak Jaya, salah satu kabupaten di Papua? Lima kilometer itu belum seberapa, jarak mereka bisa sampai 20 hingga 25 kilometer. Nah, ini yang perlu kita kaji kembali. Regulasi pun harus dibuat sesuai dengan regulasi pendidikan kabupaten," ucapnya.
Baca juga: Tak Lolos PPDB, Kak Seto Minta Orang Tua Didik Anak Kuat Mental
Lebih lanjut, dosen tetap Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini mengaku sepakat dengan tujuan penerapan sistem zonasi untuk mengurangi masyarakat desa ke kota.
Akan tetapi, sambung Bombom, perlu pertimbangan untuk penerapan regulasi ke desa-desa terpencil.
"Penerapan zonasi ini kalau di kota okelah, tapi jika di desa terpencil mungkin perlu dipertimbangkan. Ada namanya need analyzing atau analisis kebutuhan. Jadi analisis dulu kebutuhan sekolah dan lingkungan, jika cocok baru diterapkan," pungkasnya.
Baca juga: Pengamat Pendidikan: Tak Ada Sekolah Unggulan, Semua Sama
Pengamat pendidikan dan dosen Prodi S2 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta, Dirgantara Wicaksono melihat faktor lokasi sekolah menjadi penyebabnya.
Baca juga: Sistem Zonasi PPDB, Pengamat Pendidikan: Kriteria Usia Jadi Perdebatan
"Sekolah di Solo ini bukan serta merta karena siswanya satu, tetapi memang daerahnya sudah termasuk daerah jauh dari kawasan mana-mana. Kemudian, dari segi SDM, letak bangunan dan lainnya sangat minim," kata Dirgantara saat dihubungi Langit7, Kamis (14/7/2022).
Pengamat yang akrab disapa Bombom ini pun membuka kemungkinan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor orang tua tidak memprioritaskan SDN Sriwedari 197.
Kemudian, Bobom berpendapat pemerintah perlu mengkaji kebijakan sistem zonasi. Dia pun menyarankan agar regulasi ini dikembalikan ke pemerintah daerah, khususnya di kabupaten. Menurut dia, pemda lebih mengetahui kondisi sekolah-sekolah tersebut.
"Contoh zonasi 5 kilometer sekitar sekolah. Bagaimana jika sekolahnya terletak di Puncak Jaya, salah satu kabupaten di Papua? Lima kilometer itu belum seberapa, jarak mereka bisa sampai 20 hingga 25 kilometer. Nah, ini yang perlu kita kaji kembali. Regulasi pun harus dibuat sesuai dengan regulasi pendidikan kabupaten," ucapnya.
Baca juga: Tak Lolos PPDB, Kak Seto Minta Orang Tua Didik Anak Kuat Mental
Lebih lanjut, dosen tetap Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini mengaku sepakat dengan tujuan penerapan sistem zonasi untuk mengurangi masyarakat desa ke kota.
Akan tetapi, sambung Bombom, perlu pertimbangan untuk penerapan regulasi ke desa-desa terpencil.
"Penerapan zonasi ini kalau di kota okelah, tapi jika di desa terpencil mungkin perlu dipertimbangkan. Ada namanya need analyzing atau analisis kebutuhan. Jadi analisis dulu kebutuhan sekolah dan lingkungan, jika cocok baru diterapkan," pungkasnya.
Baca juga: Pengamat Pendidikan: Tak Ada Sekolah Unggulan, Semua Sama
(est)
TOPIK TERKAIT
BERITA TERKAIT
Jadwal Sholat
JAKARTA, Jum'at 17 April 2026
Imsak
04:28
Shubuh
04:38
Dhuhur
11:56
Ashar
15:14
Maghrib
17:54
Isya
19:04
TOPIK TERPOPULER
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.”
