Jihad di Tanah Terjajah: Islam, Pendidikan, dan Perlawanan

LANGIT7.ID- Di antara riuh perlawanan bersenjata, ada sejarah yang jarang dikisahkan: perjuangan dakwah Islam di bumi Nusantara saat bayang-bayang kolonial begitu pekat. Para mubalig, ulama, dan santri tak hanya mengajarkan shalat dan puasa, tetapi juga membakar semangat perlawanan melalui ajaran tauhid. “Islam menjadi perekat sosial dan ideologi perlawanan,” tulis sejarawan Taufik Abdullah dalam Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia (LP3ES, 1987).

Dakwah Islam sudah berakar jauh sebelum Portugis menjejakkan kaki di Malaka (1511). Namun, era kolonial mengubah pola penyebaran Islam: dari sekadar penyebaran damai menjadi gerakan yang sarat muatan politik dan sosial. Para ulama melihat penjajahan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman akidah.

“Perlawanan terhadap kafir penjajah adalah bagian dari jihad,” ungkap Kuntowijoyo dalam Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Mizan, 1991). Inilah yang memicu lahirnya gerakan tarekat seperti Sammaniyah dan Naqsyabandiyah yang menyebar dari Aceh hingga Banten. Mereka mengajarkan zikir, tapi juga diam-diam mempersiapkan laskar perlawanan.

Baca juga: KH Cholil Nafis Sebut Dakwah Islam Asia Tenggara Diakui Dunia: Damai, Lembut, Berbudaya

Masjid dan Surau: Benteng Intelektual dan Ideologis

Di Minangkabau, surau bukan hanya tempat mengaji, tapi juga ruang konsolidasi anti-kolonial. Di Jawa, pesantren menjadi benteng terakhir melawan penetrasi budaya Barat. KH Hasyim Asy’ari misalnya, menekankan pentingnya mempertahankan tradisi keilmuan Islam di tengah gempuran pendidikan Belanda. “Menuntut ilmu adalah jihad, bahkan lebih tinggi daripada perang,” tulisnya dalam Adabul ‘Alim wal Muta’allim.

Dakwah di era ini juga melahirkan jaringan intelektual yang menghubungkan ulama Nusantara dengan Timur Tengah. Pengiriman santri ke Mekah dan Kairo melahirkan generasi pembaru seperti KH Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy’ari. Mereka pulang membawa ide modernisme Islam sekaligus memperkuat basis perlawanan kultural.

Belanda paham bahwa dakwah Islam bisa menjadi bara. Kebijakan Politik Etis yang konon untuk memajukan bumiputra justru dimaksudkan untuk mengimbangi pengaruh ulama dengan pendidikan Barat. “Kolonial khawatir Islam menjadi ideologi perlawanan global,” tulis Harry J. Benda dalam Bulan Sabit dan Matahari Terbit (Pustaka Jaya, 1985).

Namun, ulama tak mudah dibungkam. Fatwa jihad melawan Belanda bergema dari Aceh hingga Jawa. Tengok perlawanan Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien di Aceh, yang berakar pada semangat dakwah anti-penjajah. Di Jawa, KH Ahmad Rifai memimpin perlawanan intelektual melalui gerakan Tarajumah, menentang tafsir Barat atas Islam.

Awal abad ke-20 menandai babak baru. Dakwah tak lagi hanya melalui surau, tapi juga lewat organisasi modern. Muhammadiyah lahir 1912, membawa semangat purifikasi dan pendidikan modern. Sementara Nahdlatul Ulama (1926) menjaga tradisi sambil melawan penetrasi budaya kolonial. “Kedua organisasi ini melanjutkan jihad dengan pena dan pendidikan,” tulis Ahmad Syafii Maarif dalam Islam dan Politik di Indonesia (LP3ES, 1987).

Modernisasi dakwah ini tak lepas dari tekanan kolonial yang melahirkan kesadaran nasional. Sumpah Pemuda 1928 dan pergerakan kemerdekaan tak mungkin lahir tanpa sumbangan ideologis para ulama dan jaringan dakwah Islam.

Baca juga: NU-Muhammadiyah Australia Luncurkan Buku Geliat Dakwah Islam di Negeri Kanguru

Mengapa Relevan Hari Ini?

Di era digital, dakwah Islam kembali diuji. Jika dulu kolonial membawa budaya Barat, kini kapitalisme global melahirkan krisis moral dan spiritual. Seperti para ulama tempo dulu, tantangannya adalah menjadikan dakwah bukan sekadar ceramah, tetapi strategi peradaban.

Sejarawan Deliar Noer menulis dalam Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942 (LP3ES, 1980): “Dakwah adalah bagian dari proses pembentukan bangsa.” Jika begitu, perjuangan para mubalig di bawah bayang-bayang penjajah bukanlah kisah usang, melainkan pelajaran untuk masa depan: bahwa kata-kata, ketika disertai iman, bisa lebih tajam dari peluru.